Pemberian Izin Lokasi ke PT ALN Dinilai Salah Kaprah

Foto Portal KP USU DirusaklogobareskrimMEDAN | Koordinator Wilayah VII Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut Abdul Muis Pulungan menegaskan bahwa pemberian Izin Lokasi terhadap PT Agro Lintas Nusantara (ALN) merupakan sebuah kebijakan yang salah dan akibatnya Bupati Madina Hidayat Batubara yang kini menjadi tersangka kasus suap bisa kembali terkena jeratan hukum atas kebijakannya yang memberikan Izin Lokasi ke PT ALN.

“Kebijakan Bupati Madina HM Hidayat Batubara yang memberikan izin lokasi kepada PT ALN merupakan kebijakan yang salah kaprah dan akibatnya bisa menjerat Hidayat Batubara ke dalam proses hukum kembali dimana saat ini dirinya juga sudah terjerat dalam kasus hukum,” kata Muis Minggu (29/9/2013) melalui telepon selularnya.

Muis yang juga tokoh masyarakat yang selalu bersuara vokal menentang kebijakan Pemkab Madina yang tidak pro rakyat ini menjelaskan dari data yang diterimanya adalah Bupati Madina HM Hidayat Batubara mengeluarkan izin lokasi untuk PT ALN dengan nomor surat 525/576/K/2012 tanggal 26 November 2012 seluas kurang lebih 5600 Ha dari peruntukan lahan Koperasi Pengembangan (KP) USU yang diberikan pemerintah seluas 10000 Ha.

“Ada dua hal aturan yang dilanggar oleh Bupati Madina dengan dikeluarkannya kebijakan izin lokasi untuk PT ALN. Pertama, kebijakan itu melanggar Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kedua kebijakan ini dikeluarkan ketika proses hukum gugatan dari KP USU terhadap Pemkab Madina terhadap masalah ini sedang berlangsung,” ujar Muis.

Muis menduga kuat beraninya Bupati Madina memberikan izin lokasi terhadap PT ALN akibat adanya kesalahan pemberian masukan dari bawahan Bupati Madina itu sendiri yakni dari Plt Sekda Madina ketika itu yakni Daud Batubara yang kini sudah dicopot, Kadishutbun Madina Maraondak, Kabag Hukum Pengasih SH.

“Ketiga bawahan ini saya duga memberikan informasi yang salah tentang pandangan hukum terkait persoalan lahan KP-USU itu sendiri, sehingga begitu cepatnya Bupati Madina ketika itu memberikan izin lokasi kepada PT ALN padahal ada aturan yang jelas yang melarangnya,” kata Muis.

Dua dari bawahan Bupati Madina itu, sebut Muis kembali, yakni Plt Sekda Daud Batubara sudah dicopot, Kabag Hukum Pengasih SH juga sudah dicopot kini tinggal Kadishutbun Maraondak yang belum dicopot.

“Saya meminta agar kepada Plt Bupati Madina nantinya yakni Dahlan Hasan Nasution segera mencopot si Maraondak ini dari Kadishutbun Madina,” sebut Muis.

Menanggapi kasus pengrusakan portal KP-USU oleh oknum-oknum PT ALN, Muis meminta Kapolres Madina segera menuntaskan kasus ini dana segera menetapkan tersangkanya sebab apapun ceritanya perbuatan pengrusakan merupakan perbuatan pidana apalagi lahan tersebut masih sah milik KP USU.

Seperti diberitakan media, pada tanggal 3 September 2013, PT Agro Lintas Nusantara (ALN) masuk dengan paksa ke areal lahan KP USU dengan melakukan pengerusakan portal/plang kayu yang merupakan aset milik KP USU.

Hal itu diakui Sehengki, pimpinan PT ALN, saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu, bawah anggotanya memasuki areal KP USU.

“Saya mendapatkan informasi, anggota saya Alwan dan Sarwo Edi ke lapangan untuk membuka areal lahan,” katanya via seluler.

Beliau menyebutkan, perusahaannya mendapatkan desakan dari masyarakat untuk cepat membuat plasma masyarakat desa. “Kita telah memiliki izin lokasi yang dikeluarkan Pemkab Madina, sehingga kita masuk ke lokasi seperti rumah sendiri tapi tidak dikasih masuk dan ada palang yang menghalang. Kita bukan melakukan pengerusakan tapi terpaksa membukanya, karena itukan sudah rumah kita sendiri yang memiliki izin,” sebutnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *