Persoalan Pilkada Taput Tak Berujung

logobareskrimMEDAN | Tidak ada solusi persolan pemilihan kepala daerah (Pilkada) antara Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Senin (7/10/2-13).

Pada rapat yang digelar terlambat hampir satu jam tersebut, KPU Sumut tetap pada pendiriannya meneruskan proses Pilkada Tapanuli Utara (Taput).

Pertemuan antara yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A, Syamsul HIlal beserta empat komisioner KPU Sumut, yakni Ketua Mulia Banurea, Nazir Salim Manik, Benget Silitonga, Yulhasni, dan tiga staf, tanpa kehadiran salah satu komisoner, Evi Novida Ginting yang berhalangan hadir.

Pada pertemuan tersebut, beberapa anggota Komisi A DPRD Sumut, seperti Amsal Nasution dan Isma Fadly Pulungan sama-sama mendesak, agar KPU SUmut kembali mempertimbangkan keputusan menetapkan delapan pasangan calon kepala daerah yang dianggap melanggar konstitusi.

Sebab, ada tiga pasangan calon yang dukungan parpolnya terdaftar ganda. “Saya melihat ini semacam fenomena, bahwa pejabat negara tidak berani mengambil resiko. Saat dipaksa melakukan sesuatu hal. Persoalan biaya pilkada itu tidak murah. Saat ada pihak yang protes nanti, dan menempuh jalur hukum, akhirnya akan berpeluang pilkada diulang. Harus ada konsekuensi logis untuk masalah ini,” ujarnya.

Sementara Arifin Nainggolan mengatakan, keinginan KPU Sumut menyelesaikan masalah Pilkada Taput dikhawatirkan bakal menimbulkan masalah yang baru. Sekarang seharusnya, bagaimana agar masalah yang masuk ke ranah hukum lebih mudah diantisipasi. “Jangan dengan begini KPU Sumut malah terkesan menunggu persoalan hukum,” ungkapnya.

Sementara, keputusan Pilkada Taput, menurut Benget Silitonga, merupakan solusi yang terbaik, kendati tetap menimbulkan pro-kontra. “Kami kira kontroversi tentang keputusan Pilkada Taput itu untuk memperkaya khasanah pemilihan umum. Kalau menurut kami, silahkan saja kalau ada yang tiak setuju untuk melakukan langkah-langkah yang bias ditempuh. Menurut kami, jalan dulu Pemilunya. Di sisi lain, kami memberikan kesempatan pada caleg yang seadil-adilnya,” ucapnya.

Menanggapi jawaban KPU Sumut, Syamsul Hilal mengaku puas dengan jawaban dari pihak KPU. Kendati tidak ada solusi, dia berharap, KPU Sumut membuat rumusan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menanggapi hal itu, Nazir Salim Manik mengatakan, sulit untuk memberikan keputusan baru ketika tahapan pilkada Taput sudah akan berlangsung 10 Oktober mendatang. “Masukan dan saran dari anggota DPRD Saran yang baik untuk dipertimbangkan. Kami masih memperhatikan dimensi-dimensi hukum. Kalau kita ambil kebijakan yang terburu-buru dan terlalu cepat, jangan persoalan hukum ditimpa dengan hukum lain. Semua keputusan kita berpotensi untuk digugat. Kami coba musyawarahkan di tingkat pleno. Tapi proses untuk pilkada di Taput itu sudah ter-schedule tanggal 10 (Oktober) ini, sudah berjalan 90 persen. Apakah memungkinkan kita membuat keputusan baru yang justru memperkeruh suasana. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang lebih baik. Kalau pun tidak, prosesnya akan terus bergulir, ada upaya hukum yang bisa ditempuh,” ungkapnya. (ucup/man)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *