Golkar Sumut Dukung Wacana Pemilihan KDh Dikembalikan ke DPRD

logobareskrimMEDAN | Tidak ada jaminan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung akan mengurangi konflik. Namun yang terjadi saat ini, pilkada langsung yang terjadi di sejumlah daerah malah melahirkan konflik dan berdampak negatif pada rakyat.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumatera Utara (Sumut), Ajib Shah mengatakan, pilkada yang saat ini berlangsung di sejumlah daerah memberikan dampak lebih negatif kepada rakyat.

Untuk itu, pihaknya mendukung rencana pemerintah mengembalikan proses pemilihan kepala daerah (KDh) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Memang bicara pilkada yang hari ini berlangsung itu merupakan satu sistem yang dibuat langsung kepada rakyat, tetapi terjadi dampak lebih negatif ke rakyat. Karena perbedaan calon kepala daerah yang didiukung, masyarkat terkotak-kotak, terpecah-pecah. Tidak mudah mengembalikan masyarakat kembali rukun setelah pilkada,” ujar Ajib, kemarin.

Menurutnya, saat ini, Undang-undang pilkada untuk keterwakilan rakyat melalui DPRD yang tengah dibahas tersebut sangat tepat untuk Indonesia. Selain pilkada dipilih langsung oleh masyarakat akan membuat anggaran terlalu tinggi, menurutnya, pemilhan kepala daerah melalui dewan akan meminimalisir penyelewengan yang biasanya terjadi di pilkada langsung.

“Kalau DPRD berbohong paling oknum anggota DPRD saja. Kalau langsung, rakyat yang berbohong semua calon diterima, calonnya rugi,” bebernya.

Ajib menegaskan, Golkar Sumut siap mensosialisasikan sikap DPP Partai Golkar soal pilkada. Dia juga menolak anggapan sebagian pihak penentang pilkada tidak langsung yang mengatakan wacana tersebut merupakan bentuk tidak percaya diri partai.

“Jangan berperasangka buruklah. Yang jelas, instruksi dewan pimpinan pusat, Golkar akan membantu mensosialisasikan. Apapun yang terbaik bagi kepentingan rakyat kami akan mendukung,” ungkapnya. (ucup/man)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *