Gratis | LKBH Korpri Sumut Siap Bantu Kasus PNS Bermasalah

logobareskrimMEDAN | Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumut yang tersangkut kasus pidana tidak usah repot-repot mengeluarkan sejumlah uang untuk memakai jasa pengacara untuk sekedar berkonsultasi atau beracara di pengadilan.

Kabiro Hukum Pemprov Sumut, Abdul Jalil mengatakan, Kopri sekitar setengah tahun lalu telah memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

Menurutnya, lembaga itu terbentuk dari PNS-PNS yang berlatar belakang hukum yang bekerjasama dengan Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI), yang berkantor di lantai lima gedung Pemprov Sumut. Tupoksi dari LKBH Korpri katanya untuk membantu atau menerima keluhan-keluhan PNS yang terkena kasus hukum pidana apa saja.

“LKBH ini khusus membela pegawai, baik masalah pribadi dan masalah pekerjaan yang berkaitan dengan kasus apapun. Fungsinya bisa konsultasi maupun pembelaan di pengadilan. Tetapi kita akan melihat dulu kasusnya apa. Tim di LKBH kan ada, kalau memang layak dibantu maka akan kita bantu secara hukum secara gratis,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (16/10/2013).

Jalil yang menjabat sebagai Wakil LKBH Korpri Pemprov Sumut mengaku, selama dibentuk yang baru datang hanyalah istri Subandi, mantan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Biro Umum Setdaprovsu, yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Medan.

Namun, katanya, istri Subandi yang datang hanyalah berkonsultasi dan tidak meminta bantuan hukum. Menurutnya juga, pada saat proses penetapan tersangka Subandi, LKBH Korpri saat itu belum dibentuk.

“Seingat saya yang pernah datang istri Subandi. Memang waktu hangat-hangatnya Subandi, LKBH ini belum dibentuk. Kita sudah membuat surat edaran kepada seluruh SKPD untuk datang ke sini dalam kontek konsulatasi hukum. Timnya sudah ada, gratis karena sudah ada kita anggarkan biayanya,” ujarnya.

Seperti diketahui, beberapa orang pejabat teras dan staf di Pemprov Sumut menjadi terdakwa korupsi di Pengadilan Tipikor Medan. Sebut saja mantan Kabiro Binkemsos Sakhira Zandi, mantan Kabiro Perekonomian Bangun Oloan dan beberapa staf Pemprov Sumut, seperti Aminuddin, Syawaluddin, Subandi dan Raja Anita.

Dari semua nama-nama tersebut, tak satupun pegawai yang didampingi oleh biro hukum Pemprov Sumut. Padahal sebelumnya ketika Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho didugat dalam Citizen Lawsuit, Kabiro Hukum turun tangan dan bertindak sebagai kuasa hukum tergugat. (man/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *