Kasus P2TL Di-SP3-kan | LETRAS Prapidkan Kapoldasu

logobareskrimMEDAN | Lembaga Transparansi (Letras) Sumatera Utara melalui kuasa hukumnya Leden Simangunsong SH, mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kaporli) cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) cq Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direkrimsus) Poldasu, sehubungan dengan Diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) No. K/63/I/2013/Ditreskrimsus pada tanggal 15 Januari 2013 atas Laporan Perkara No LP/233/II/2012 SPKT II tanggal 27 Pebruari 2012 dengan terlapor Ir. Rutman Silaen sebagai Ketua P2TL PT PLN Wil I Sumut.

Demikian disampaikan Leden Simangungsong kepada wartawan, Minggu (3/11), di Medan. Permohonan Praperadilan ini, sebut Leden, diajukan dengan berdasarkan pada Ketentuan Pasal 77 huruf (a) dan Pasal 80 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 77 huruf (a) mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dan Pasal 80 menyatakan bahwa pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) dengan menyebutkan alasannya.

Leden yang merupakan advokat dari Kantor Hukum Sudiarto Tampubolon SH MH dan Rekan menegaskan, kasus ini bermula dari laporan warga masyarakat atas nama Lukman Wijaya, Direktur PT Sari Tani Jaya Sumatera (STS) , beralamat di Jl Prof M Yamin, Lk III, Kelurahan Kisaran Naga, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, membuat surat permohonan perlindungan hukum kepada Poldasu pada tanggal 14 September 2011, yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan oleh Ditreskrimum melalui surat No LI/ 108/ IX/ 2011/ Ditreskrimum tanggal 14 September 2011 dan dikeluarkanlah Surat Perintah Penyelidikan No Pol SP – Lidik/ 35/ II/ 2012/ Ditreskrimsus tertanggal 3 Pebruari 2012.

Kemudian, untuk melanjutkan penyelidikan, pada tanggal 27 Februari 2012, warga atasnama Lukman Wijaya membuat Laporan Polisi di Pos Pengaduan Masyarakat, dan diberi No Laporan Polisi No Pol LP/ 233/ II/ 2012/ SPKT II tertanggal 27 Pebruari 2012, mengenai dugaan tindak pidana “Kejahatan yang dilakukan melampaui batas kewenangan dalam jabatan dan/atau pemalsuan surat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 dan/atau 263 KUHPidana.

Pada tanggal 6 Maret 2012, dikeluarkanlah Surat Perintah Tugas Ditreskrimsus Poldasu No. Pol. SP – Tugas/123/III/ 2012/Ditreskrimsus tertanggal 6 Maret 2012, dan kemudian pada tanggal 5 September 2012 Ditreskrimsus Polda Sumut mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP–Sidik/69/IX/2012/Ditreskrimsus.

Dalam perkembangan penyidikan, penyidik Poldasu telah menerima hasil pemeriksaan secara laboratoris dari Fakultas Tehnik Elektro USU atas barang bukti yang disita dengan hasil “Tidak ditemukannya tanda-tanda kerusakan yang disebabkan oleh faktor lain seperti pemotongan dengan menggunakan alat pemotong maupun dengan bahan kimia. Kawat Segel mengalami kondisi korosi (karat) yang merata di permukaannya (uniform corosion) dan mengalami penurunan kekatan hingga menyebabkan terjadinya patah.” Setelah penyidik melakukan koordinasi dengan ahli pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).

Selanjutnya, pada tanggal 27 September 2012 dan pada tanggal 8 Oktober 2012, telah dilakukan gelar perkara di Poldasu oleh para penyidik Ditreskrimsus sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 terhadap Laporan Polisi No. Pol. LP/ 233/ II/ 2012/ SPKT II tertanggal 27 Pebruari 2012, mengenai dugaan tindak pidana “Kejahatan yang dilakukan melampaui batas kewenangan dalam jabatan dan/atau Pemalsuan Surat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 dan/atau 263 KUHPidana, dengan hasil yang diberitahukan ke masyarakat bahwa hasil gelar perkara atas perkara yang dilaporkan oleh warga masyarakat pelapor Lukman Wijaya telah diperoleh fakta-fakta bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan dengan persangkaan .

Akan tetapi pada tanggal 15 Januari 2013 berselang 99 hari kemudian (sejak Gelar Perkara terakhir tanggal 8 Oktober 2012 s/d dikeluarkannya surat SP3 tanggal 15 Januari 2013), melalui Surat No K/63/I/2013/Ditreskrimsus perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan oleh Ditreskrimsus Poldasu, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan, di mana dalam surat itu dinyatakan bahwa: Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas pada poin 1 (pen: dalam surat), dengan ini diberitahukan kepada Ka, bahwa terhitung mulai hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, selama-lamanya 6 tahun dan atau melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dan/atau orang yang membantu melakukan kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan/atau Pasal 55 ayat (1) ke 1e dan/atau Pasal 56 KUHPidana, atas nama tersangka Ir. Rutman Silaen , dihentikan karena demi hukum.

Leden mengungkapkan, penghentian penyidikan atas laporan perkara ini bertentangan dengan hukum materil dan hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia; dalam KUHAP, alasan penghentian penyidikan demi hukum dikaitkan dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut, hilangnya hak menjalankan pidana dan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan kemungkinan untuk dapat melanjutkan proses tersebut secara tuntas; dan untuk alasan penghentian penyidikan demi hukum dilakukan bila: a, Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, yang atas tindak pidana yang sedang disidik tidak terdapat pengaduan, atau pengaduan yang pernah diajukan telah dicabut kembali oleh orang yang berhak mengadu. b, Ne bis in idem (Pasal 76 KUHP), seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus oleh Hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. c, Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), karena meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan terhadap dirinya harus dihentikan. Dalam hal ini, prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, kesalahan tindak pidana dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. d, Karena kadaluwarsa (Pasal 78 KUHP) Hak menuntut di sidang pengadilan telah gugur disebabkan lampau waktu. Tenggang waktu kadaluwarsa disebut pada Pasal 78 KUHP yakni sesudah lewat masa satu tahun atas pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan alat cetak; sesudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun; sesudah lewat tenggang masa dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun; sesudah lewat tenggang masa delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup; Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada angka 1 sampai 4 dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Bahwa penyidik dalam 2x gelar perkara di Poldasu, yang pada gelar perkara kedua tanggal 8 Oktober 2013 juga dihadiri oleh Pihak Mabes Polri telah menetapkan Ir. Rutmen Silaen dkk sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan/atau Pasal 55 ayat (1) ke 1e dan/atau Pasal 56 KUHPidana; Bahwa tindakan penyidik menghentikan penyidikan terhadap Tindak pidana Pasal 263 dan/atau Pasal 55 ayat (1) ke 1e dan/atau Pasal 56 KUHPidana dengan tersangka Ir Rutmen Silaen dengan alasan “demi hukum” tidak dapat memenuhi ketentuan maupun syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwasanya Tindak pidana Pasal 263 KUHPidana bukanlah dalam lingkup delik aduan sebagaimana diatur Buku I Ketentuan Umum Pasal 72 KUHPidana; sampai saat ini terhadap perkara Laporan Polisi No. LP/ 233/ II/ 2012/ SPKT II tertanggal 27 Pebruari 2012 belum pernah diadili oleh Hakim di Pengadilan Indonesia maupun telah ada putusan memperoleh kekuatan hukum tetap; bahwa pada saat penyidik melakukan penghentian penyidikan tersangka Ir Rutman Silaen tidak meninggal dunia bahkan sampai saat ini masih sehat dan baik jasmani maupun jiwa; bahwa ancaman hukuman Pasal 263 KUHPidana yang disangkakan kepada Ir. Rutman Silaen dkk ancaman hukuman penjara selama-lama 6 tahun, sehingga kadaluwarsa perkara ini adalah sesudah lewat 12 (dua belas) tahun.

Oleh karenanya, tidak ada sedikitpun alasan hukum untuk penyidik melakukan tindakan penghentian penyidikan perkara tindak pidana dengan alasan “demi hukum” terhadap kasus perkara ini. Dalam fakta hukum adalah tidak sah secara hukum dan telah melanggar asas dan prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku di Negara Hukum Indonesia.

Sementara itu, Direktur Letras Sumut Muhammad Hendrico Harahap menegaskan, sidang Prapid ini sudah digelar 2 kali dimana pihaknya telah menghadirkan saksi ahli yakni Prof Dr Safruddin Kalo SH,MH dari USU . Selanjutnya sidang akan digelar pada 7 November 2013 .

Dijelaskan Hendrico, Letras sudah terdaftar di Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Sumut dengan No Inventaris : 632.F/BKB-PM/XII/2008 Tanggal 18 Desember 2008. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *