Pasangan ‘AZAN’ Minta MK Abaikan Hasil Penghitungan Ulang Pilkada Deliserdang

bareskrimJAKARTA | Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah/wakil kepala daerah Deli Serdang 2013, Rabu (15/1/2014), kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan laporan KPU, Bawaslu begitu juga Panwaslu atas putusan MK yang memerintahkan KPU melakukan penghitungan ulang atas gugatan pasangan Cabup/Cawabup AZAN nomor urut 1 H Ashari Tambunan dan H Zainuddin Mars.

Ketua KPU Deli Serdang, Drs H M Yusri Msi yang didampingi kuasa hukumnya serta seluruh komisioner KPU Deli Serdang dan Evi Novida Ginting dari KPU Sumut, dihadapan majelis hakim MK, Prof Dr Arif Hidayat, Ahmad Fadil Sumadi serta Maria Farida menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara seluruh TPS yang dimulai 10-21 Desember 2013.

Dalam laporannya, Drs HM Yusri Msi menjelaskan, berbagai langkah dan teknis yang dilakukan KPU menindaklanjuti putusan sela MK yang memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang berjumlah 2.904 TPS.

Namun 2 TPS masing-masing TPS 18 dan TPS 40 tidak dilakukan penghitungan suara, karena di dalam kotak suara ketika dilakukan penghitungan ulang tidak ditemukan suara sah seluruh Paslon (pasangan calon red).

Setelah KPU selesai menyampaikan laporan pelaksanaan penghitungan ulang, majelis hakim memberi kesempatan kepada pemohon (Cabup/Cawabup H Ashari Tambunan-H Zainuddin Mars) untuk menanggapi laporan KPU atas pelaksanaan penghitungan ulang.

Melalui kuasa hukumnya dari IHZA & IHZA Law Firm, Agus Dwiwarsono SH MH meminta, agar MK mengabaikan hasil penghitungan ulang surat suara yang dilakukan KPU Deli Serdang karena tidak memiliki unsur validitas sebagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan MK.

Karenanya, MK diharapkan memutuskan agar penghitungan hasil perolehan suara masing-masing Paslon dikembalikan sebagaimana amar putusan sela yang mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan menetapkan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 H Ashari Tambunan dan H Zainuddin Mars sebanyak 160.086 suara yang setara dengan 30.002 %.

Setidaknya, demi memenuhi amar putusan Mahkamah sebagaiman tertuang dalam putusan MK RI No: 173-PHPU.D-XI-2013 Mahkamah dapat memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal sesegera mungkin.

Menurut Agus Dwiwarsono SH MH atas hilangnya surat suara sah di 2 TPS Desa Sei Semayang yang kini telah menjadikan Ketua KPU Deli Serdang bersatatus tersangka, MK perlu mengambil tindakan hukum untuk mengembalikan keadaan semula atau recovery atas hilangnya hak konstitusional pemohon yang timbul akibat kelalaian penyelenggara.

Disebutkannya, jika Mahkamah menjadikan catatan atas perolehan suara masing-masing Paslon yang tercantum dalam formulir C-1 pada TPS 18 dan TPS 40 sebagai rujukan akhir yang paling valid untuk menjelaskan perolehan suara masing-masing Paslon secara langsung Mahkamah akan menyalahi putusannya sendiri dalam perkara a quo dimana perintah validasi melalui penghitungan surat suara ulang yang dikeluarkan Mahkamah pada dasarnya secara langsung juga mengabaikan form C-1 di seluruh TPS Deli Serdang.

Selain itu, Kuasa Hukum Cabup/Cawabup nomor urut 1 juga menyebutkan jika Mahkamah menganggap dua kotak suara di TPS 18 dan 40 tidak ada akan dapat menimbulkan persoalan hukum diantaranya Mahkamah membiarkan pelanggaran konstitusi sementara tugas Mahkamah sebagai guardian of constitution dimana ada pelanggaran konstitusi Mahkamah dilarang tinggal diam.

Pada persidangan mendengarkan laporan KPU atas pelaksanaan penghitungan ulang Pilkada Deli Serdang, Panwaslu Deli Serdang, Bawaslu Sumatera Utara begitu juga Bawaslu pusat dan KPU pusat tidak hadir dan MK akan meminta laporan tertulis dari masing-masing pihak. (man/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *