BNPB Perkirakan Kerugian Sinabung Rp1 Triliun Lebih

bareskrimMEDAN | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kerugian yang dialami dari kerusakan akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara lebih dari Rp1 triliun.

“Kerusakan sektor pertanian mencapai Rp712 milyar dan perumahan Rp234 milyar. Untuk pengungsi saat ini tercatat 28.715 jiwa atau 9.045 kepala keluarga (KK) di 42 titik,” sebut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam BBM-nya kepada Starberita, Kamis (23/1/2014).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kata Sutopo, menyebutkan Gunung Sinabung mirip dengan Gunung Merapi. “Jadi, erupsi Gunung Sinabung belum dapat dipastikan kapan berakhir. Erupsi masih terjadi dalam 2 sampai 3 bulan, kemudian berhenti istirahat dan setelah 4 tahun akan aktif kembali,” katanya.

Karenanya, sebut Sutopo, kunjungan Presiden SBY ke Karo adalah untuk mencari solusi penanganannya. Dalam kunjungan itu, sambung Sutopo, Presiden memberi arahan kalau bangsa Indonesia telah banyak pengalaman mengelola bencana mulai dari tsunami Aceh, gempa Padang, erupsi Merapi dan sebagainya.

Presiden menyampaikan, sebut Sutopo, masalah Sinabung telah dibahas 3 kali dalam sidang kabinet, selain itu juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam arahannya, tambah Sutopo, Presiden menyampaikan empat hal yakni, penanganan bencana sesuai prioritasnya, dimana Pemerintah Kabupaten dibantu Pemerintah Provinsi dan BNPB yang mengutamakan penyelamatan jiwa, sehingga tidak terjadi adanya korban jiwa.

Kemudian, pemenuhan kebutuhan dasar, psikologis dan sosial. Pendidikan tidak boleh ada yang drop out. Mata pencaharian apa yang harus dilakukan di pengungsian. Cash for work perlu dilanjutkan dan diperbanyak. Agar ada bekerjaan dan dapat penghasilan.

Pelayanan pengungsi harus baik dan merata. Lalu solusi pertanian, baik pemberian bibit pertanian maupun bantuan kredit. Bantuan perbankan diberikan bagi yang tidak bisa mengembalikan karena pertaniannya hancur.

Terus relokasi penduduk yang tingga di radius 3 km krn tidak aman. Boleh bertani tapi tempat tinggalnya harus di luar. Cari dan hitung berapa areal yang diperlukan untuk relokasi. Kebijakan dan anggaran dari pusat tetapi implementasi oleh pemda. Masyarakat harus mendukung karena relokasi demi keselamatan masyarakat. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *