Kadis DPKAD Dairi Mangkir dari Panggilan Kejatisu

bareskrimMEDAN | Kepala Dinas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Kadis DPKAD) Kabupaten Dairi, Jubel Sianturi, mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Ia yang dijadwalkan pada Kamis (23/1/2014), diperiksa sebagai saksi terkait pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur air bersih pada PDAM Tirta Nchio, tidak datang tanpa alasan yang jelas.

“Iya hari ini (Kamis) memang dijadwalkan. Tapi sampai sekarang belum datang. Keterangannya pun tak ada,”kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Chandra Purnama SH di ruang kerjanya.

Sementara untuk saksi yang dipanggil pada tanggal 21-22 Januari lalu, yakni Mangumban Silalahi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Johan, Bendahara Pengeluaran di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Dairi, datang memenuhi panggilan penyidik.

“Kalau mereka datang dan diperiksa hingga sore hari. Terkait kegiatan dan aliran dana proyek itu di Tirta Nchio itu,” terangnya.

Saat disinggung apa keterkaitan Dinas DPKAD serta Dinas Tata Ruang dalam proyek pembangunan infrastruktur air bersih ini? Chandra menjawab bahwa Tirta Nchio merupakan BUMD. Dimana ada juga kegiatan-kegiatannya masuk di dua dinas tersebut.

Kepada Chandra juga kembali dipertanyakan, siapa saja saksi lainnya yang akan dijadwalkan untuk dipanggil. Ia mengaku bahwa pihaknya masih menjadwalkan dan menyusun nama-nama yang akan dipanggil.

Ia menambahkan, hingga saat ini dalam perkara pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur air bersih pada PDAM Tirta Nchio di Kabupaten Dairi itu, baru 7 saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya. “Untuk saksi-saksi masih terus berlanjut,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, pihak Kejati Sumut telah menetapkan Dirut PDAM Tirta Nchio Dairi, Rafael Ginting dan bendahara PDAM itu, Midawati Sembiring sebagai tersangka.

Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi proyek aliran pembangunan infrastruktur air bersih senilai Rp 9 miliar dalam anggaran tahun 2010. Namun keduanya belum diperiksa sebagai tersangka bahkan tidak ditahan.

Kedua pejabat PDAM Tirta Nchio Dairi yang masih aktif itu ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2013 lalu.Dugaan korupsi itu, berkenaan dengan kucuran dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Tahun 2010, untuk pembangunan infrastruktur air bersih di Dairi.

Namun, dari total anggaran Rp 9 miliar yang dikucurkan, PDAM Tirta Nchio Dairi mengerjakan proyek tersebut tidak sesuai dengan acuan yang dikeluarkan Kemenkeu. Dalam kasus ini penyidik menemukan adanya anggaran yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya berujung menjadi temuan korupsi.

Ditambahkannya, pengungkapan kasus itu bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti penyidik dan setelah dilakukan pengusutan ternyata ditemukan adanya unsur korupsi. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *