GMKI Bisa Gugat BNPB dan Pemkab Karo

bareskrimMEDAN | Akibat kelalaian yang menimbulkan kematian relawan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Desa Sukameriah Kabupaten Karo, maka BNPB dan Pemkab Karo dapat dituntut suatu tanggung jawab baik secara pidana maupun perdata.

Demikian dikatakan Presiden PHP HMK Aldian Pinem SH MH, Selasa (4/2/2014), menanggapi banyaknya korban yang meninggal dunia akibat erupsi gunung Sinabung pada tanggal 1 Februari 2014.

Menurut Pinem, kelalaian yang dimaksud dimana BNPB tidak membuat sosialisasi yang berkelanjutan dengan membuat brosur yang menjelaskan awan panas dapat mengancam manusia karena panas temperaturnya mencapai 700 derajat Celsius dengan kecepatan 100 Km/jam.

Sementara itu, kelalaian Pemkab Karo (Bupati Karo dan DPRD Karo) yang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui peraturan untuk itu yakni pasal 63 PERPRES No 8 tahun 2008.

Pemkab Karo mempunyai tugas dan bertanggungjawab harus memasang plank dengan tulisan ‘Danger Area’ (daerah yang berbahaya) dengan huruf yang dapat dibaca, bahkan dibuat gambar tengkorak dengan dasar warna merah.

“Bukan membuat tulisan dalam bentuk spanduk yang dipasang diatas jalan, sehingga tak terbaca oleh pengguna jalan,” kata Pinem.

Lanjutnya lagi, membuat tulisan ‘Danger Area’ yang jelas dan terang agar mudah dibaca menjadi tanggung jawab Pemkab Karo sebagai instansi yang mengetahui kondisi masyarakat dan kondisi jalan serta desa kearah zona merah (desa yang akan direlokasi) dan zona larangan (area yang membahayakan).

“Karena kelalaian atas sikap pejabat publik yang tidak menjalankan tugasnya yang merupakan kewajiban itu, maka GMKI secara organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada kepolisian maupun ke pengadilan. Begitu juga masyarakat yang korban meninggal dunia dalam erupsi Gunung Sinabung, 1 Februari 2014 tersebut, secara organisasi dapat mengajukan tuntutan melalui ahli warisnya,” tandas Pinem.

Sebagai dasar untuk menuntut suatu tanggung jawab hukum BNPB dan Pemkab Karo dapat dipedomani atas kelalaian pejabat Negara yang menimbulkan kematian, dalam hal ini dapat ditetapkan hukum materil yaitu pasal 359 KUHP. Sebab Pemkab karo dan BNPB merupakan pejabat Negara yang alpa (lalai) tidak membuat tulisan yang dapat dipahami relawan yang masuk zona merah tersebut.

Bahkan, BNPB dan Pemkab Karo dapat dikatagorikan tidak mematuhi dan tidak mencermati instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Kabanjahe pada tanggal 23 Januari 2014 lalu. Dimana Presiden SBY telah memerintahkan dan menginstruksikan bahwa yang bertanggung jawab penuh adalah BNPB dan Pemkab Karo.

“Jelasnya, akibat kematian relawan dan menimbulkan kerugian, maka pejabat Negara (Pemkab Karo dan BNPB) dapat digugat ke pengadilan negeri dengan menerapkan pasal 1366 KUHPerdata,” ujar Pinem. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *