Warga Toba Samosir Minta Hapuskan SK 44/2005

bareskrimTOBASA | Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 44 tahun 2005 tentang penunjukan langsung kawasan hutan di wilayah Sumatera Utara menjadi polemik berkepanjangan di kalangan masyarakat.

Di Kabupaten Toba Samosir, masyarakat sangat menyayangkan isi dari Surat Keputusan ini, karena dianggap telah merugikan masyarakat Toba Samosir.

Dimana 86% luas tanah di Kabupaten Toba Samosir baik pemukiman penduduk, jalan negara, kantor pemerintahan, kantor kepolisian dan TNI telah diklaim menjadi kawasan hutan.

Karena SK ini dianggap telah merugikan masyarakat, ribuan masyarakat dari 16 kecamatan di Kabupaten Toba Samosir melakukan aksi demo ke Kantor DPRD Kabupaten Toba Samosir, Selasa (4/2/2014), untuk menyampaikan aspirasi murni demi keberlangsungan hidup masyarakat Toba Samosir.

Para pendemo menutut agar anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir dan aparat penegak hukum menghentikan intimidasi dan penangkapan terhadap masyarakat yang tinggal dan berusaha di dalam kawasan hutan berdasarkan SK 44 tersebut.

“Sebelum SK 44 diterbitkan nenek moyang kami sudah terlebih dahulu tinggal dan mengelola lahan yang saat ini kami kelola,“ ucap Bombongan Siahaan dalam orasinya.

Para pendemo juga mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Toba Samosir membuat langkah langkah yang kongkrit untuk menyelesaikan konflik terkait tanah, wilayah dan sumber daya alam di Kabupaten Toba Samosir. Sehingga hak masyarakat yang diklaim jadi kawasan hutan kembali ke tangan masyarakat.

Melalui Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan DPRD, masyarakat Toba Samosir meminta kepada Menteri Kehutanan, agar segera mencabut dan menghapuskan SK 44/ Menhut/ 2005 dari bumi Toba Samosir.

“Kepada Bupati dan DPRD, kami memohon agar lebih aktif memperhatikan nasib masyarakat yang tertindas, di mana lahan yang kami kelola telah menjadi kawasan hutan. Kami memhohon agar Bupati dan DPRD ikut bergandeng tangan menyampaikan aspirasi kami, agar SK 44 di bumi Tobasa dicabut,” ucap orator pendemo.

Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak mengatakan, pemerintah siap melayani dan menyuarakan aspirasi tersebut, agar SK 44 dicabut dari bumi Toba Samosir.

“Mari kita bersama-sama menyuarakan aspirasi ini, dan saya siap menandatangani surat dukungan masyarakat Toba Samosir demi memperjuangkan Hak atas Tanah Adat di Bumi Toba Samosir,” cetus Bupati Toba Samosir.

Hal yang sama juga dikatakan DPRD Toba Samosir, melalui Ketua DPRD Sahat Panjaitan, agar SK 44 di bumi Toba Samosir segera dicabut sehingga kawasan yang dikalim sesuai SK 44 kembali ketangan masyarakat.

Mendengar jawaban dari Bupati Toba Samosir dan Pimpinan DPRD, para pendemo lansung bersorak dan bertepuk tangan seraya mengucapakan terima kasih kepada kepala Daerah yang telah menerima aspirasi tersebut. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *