Pembangunan Bendungan Bajayu Terkendala Pembebasan Lahan

bareskrimMEDAN | Pembangunan Bendungan Bajayu yang menghubungkan Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai tidak kunjung selesai. Padahal, kondisi bendungan itu kerap banjir saat debet air sungai meninggi.

Sementara Pemprovsu dianggap menjadi pihak yang bertanggungjawab soal pembebasan lahannya, belum juga melakukan pembebasan.

Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Pardomuan Gultom pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumut, Senin (17/2/2014), pengerjaannya batal akibat pembebasan tanah melalui Pemprovsu belum juga dilakukan.

Malah, karena ketiadaan izin Pemprovsu tersebut, pihak BWS harus menerima sanksi yakni harus memulangkan dana yang dikelola sekitar Rp 50 miliar dan juga berdampak pada pemotongan dana Bendungan Asahan yang bisa jadi juga terancam pembebasan lahan.

“Seharusnya kami dapat Rp 100 miliar ke Asahan terakhir juga berimbas dan hanya mendapat Rp 37 miliar di tahun ini,” ujar Gultom pada RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi D, Murni E Verawaty Munthe itu.

Bahkan, Walikota Tebing Tinggi Umar Junaidi Hasibuan telah berulang kali bermohon untuk pembangunan bendungan yang berada di Sungai Padang itu, sementara di tahun 2013 bendungan Bajayu juga sudah dianggarkan di APBN 2013 sebesar Rp200 miliar.

“Apakah Asahan ini nantinya sama dengan Bajayu? Harapan kami, Asahan dan Tanjung Balai bisa membantu kami mem-push Pemprovsu, karena selain mengajukan permohonan izin ke Pemprovsu, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” bebernya.

Gultom menambahkan, sesuai ketentuan seperti Perpres 2/2012 dan Peraturan Kepala BPN 5/2012, ada keharusan untuk penyiapan izin lokasi dari Pemprov Sumut untuk membangun sungai tersebut.

Untuk mendapatkan izin lokasi tersebut, pihaknya telah mengajukan permohonan ke Pemprov Sumut agar pembangunan Sungai Bajayu itu dapat dilakukan. “Sudah kita usulkan tetapi belum terproses sampai sekarang. Mungkin pak Gubernur (Sumut Gatot Pujo Nugroho) sibuk,” katanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumut, Saleh Idoan Siregar mengaku tidak menyangka penyelesaian perizinan lahan tersebut bisa sampai selarut ini.

Namun, pihaknya juga mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) PSDA hanya diberi tembusan dalam rangka untuk perzinan Bajayu dan juga Asahan tersebut nantinya.

“Tapi begitu pun kami proaktif. Ada banyak hambatan ternyata padahal kami piker hal tersebut sudah final. tapi apa kendalanya hari ini, akan kami telusuri dan kami perjuangkan segera,” bebernya.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai Alamsyah Hamdani sangat menyayangkan batalnya pembangunan Sungai Bajayu karena tidak adanya izin lokasi dari Pemprov Sumut tersebut. “Tidak tahu kita bagaimana jalan pikiran pemimpin di provinsi ini,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu beranggapan, tidak dikeluarkannya izin lokasi pembangunan Sungai Bajayu tersebut dapat menjadi indikasi kuat jika Pemprov Sumut tidak peduli dengan penderitaan masyarakat Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi.

Kendati akhirnya diikuti oleh tiga anggota Komisi D lainnya seperti Richard Lingga, dan Mustofawiyah yang datang terlambat, RDP tersebut tetap diskor untuk diagendakan kembali pada Selasa (25/2/2014) mendatang. (man/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *