Pansus DPRD | Pemprovsu Lambat Atasi Krisis Listrik

bareskrimMEDAN | Selain menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero), krisis listrik berkepanjangan yang terjadi di Sumatera Utara saat ini dinilai juga merupakan tanggung-jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang dinilai lambat menyikapi persoalan yang terjadi.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kelistrikan DPRD Sumut, Ajib Shah mengatakan, hingga saat ini, belum ada langkah nyata yang dilakukan Gubernur Sumut. Namun, pihaknya tetap berharap, Gubsu dapat melakukan langkah konkret menindaklanjuti krisis listrik ini.

“Ada wewenang Gubernur Sumut untuk kelistrikan, artinya pemerintah daerah punya kewenangan yang sangat besar untuk mengelola listrik ini sebagai kebutuhan utama dari masyarakat,” ujarnya, Kamis (20/2/2014).

Menurutnya, audit investigasi itu perlu dilakukan, begitu juga beebrapa hal penting lainnya sesuai rekomendasi Pansus. Krisis listrik Sumut salah satunya adalah karena pembangkit listrik yang tidak beroperasi sesuai dengan kapasitasnya.

“Akibat beebrapa pihak yang tak becus melakukan pengadaan pembangkit listrik, saat ini kita yang menerima dampaknya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, mengkritisi lambatnya langkah Pemprovsu dalam mengatasi krisis listrik yang terjadi di Sumut. Ketika Panitia Khusus (Pansus) Kelistrikan DPRD Sumut sudah melakukan tugasnya dan merekomendasikan, agar Pemprovsu memeriksa seluruh kinerja keuangan maupun manajemen operasional PLN dan telah melakukan Rapat Paripurna pada 4 Februari 2014 atau dua pekan lalu, Gubsu belum juga mengambil langkah strategis.

“Seharusnya Gubsu mempersoalankannya ke Presiden, wakil, menteri ESDM menteri pertambangan dan Dirut PLN. Kami ragu, Gubsu dan jajarannya satu persepsi dengan kami di dewan untuk satu semangat menyelesaikan masalah kelistrikan yang krusial saat ini,” ujarnya.

Dia juga mencontohkan lambatnya pergerakan dari Gubsu pada perjuangan DPRD Sumut memeperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan untuk daerah. “Perjuangan saya memperjuangkan dana bagi hasil perkebunan. Saya buat rangkaian pertemuan ketua DPRD se-Sumatera, saya jadwalkan di Banmus (Badan Musyawarah) empat kali, agar Gubsu menyiapkan waktu agar eksekusi terhadap perjuangan terhadap dana bagi hasil perkebunan ini bisa kita laksanakan melalui lawyer (hukum),” ujarnya.

Bahkan, seluruh Ketua DPRD termasuk Gubernur se-Sumatera sudah sepakat, tapi sampai hari ini, sebagai koordinator gubernur se-sumatera dia tidak menyahutinya. “Ini senafas dengan apa yang kita alami tentang PLN. Tidak ada gairah dan semangat keinginan oleh Pemprovsu untuk menunjukkan prestasinya kepada masyarakat, mengatasi krisis ini,” ungkap anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumut itu.

Berbagai rekomendasi Pansus Kelistrikan sudah dikeluarkan seperti minta BPK untuk memeriksa kinerja Pembangkit Listrik di Labuhan Angin dan Pangkalan Susu. Namun, Pemprovsu yang seharusnya bekerja selaras dengan DPRD Sumut sebagai pihak yang bertanggungjawab soal mundurnya pemerintahan ini tidak berjalan selaras. “Soal PLN, kami amat sangat kecewa dengan kinerja Pemprovsu,” tegasnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *