UGMM Dituding Ilegal | Pembukaan PTS Baru Perlu Izin Dikti

bareskrimMEDAN | Kopertis Wilayah I Sumut-Aceh mengimbau, Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) membuat proposal pembukaan PTS (perguruan tinggi swasta) dan Prodi (program studi) baru untuk dikirim Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) pada September 2014.

Saran itu dikemukakan Koordinator Kopertis Prof Dian Armanto kepada UGMM terkait belum dimilikinya izin operasional Dikti oleh PTS tersebut.

“UGMM jangan hanya mengandalkan izin Kemenkum HAM saja untuk membuka PTS. Sebab, Izin Kemenkum HAM bukan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Namun, hanya untuk legalitas yayasan saja,” kata Prof Dian di kantornya Jalan Setia Budi Medan, Jumat (28/2/2014).

Pernyataan itu dikemukakan Kopertis terkait penuturan Rektor UGMM Dr Ir Husni Husin MS yang menyebutkan PTS pimpinannya legal karena telah memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.

Padahal, kata Prof Dian, untuk membuka PTS baru perlu izin Dikti, tak hanya cukup dari Menkum HAM. Dian menyebutkan, seluruh PTS di Sumut yang berjumlah 267 dan Prodi yang berjumlah sekira 1.100-an memiliki izin operasional dari Dikti. Sedangkan UGMM, samasekali belum mempunyai izin operasional dari Kemendikbud.

Dijelaskan Prof Dian, dalam penyelenggaran pendidikan tinggi harus memperhatikan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional antara lain pasal 62 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 menyebutkan setiap satuan pendidikan formal dan informal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah.

Kopertis sudah memanggil UGMM dan menyarankan untuk segera mengurus izin kepada Kemendikbud. Dian mengatakan pihak UGMM memang berjanji akan segera mengurus izin. Dijelaskan Dian, legalitas sebuah prodi melakukan proses akademik di PTS ditentukan tiga hal yakni memiliki ijin operasional, akreditasi dan data Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) atau Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

“PTS yang sah harus memiliki data mahasiswa dan dosen yang terdaftar di EPSBED/PDPT Dikti dan Kopertis. Jika ada PTS tidak tercantum dalam website Kopertis dan Dikti, maka PTS tersebut dinyatakan tidak berijin, termasuk Universitas Sumatera dan UGMM yang tidak terdaftar,” tegas Dian.

Kopertis juga sudah memberikan dua saran kepada UGMM yakni bergabung dengan Akbid Senior atau membuat yayasan baru. Kalau tidak mau membuat yayasan baru, yayasan lama juga boleh. Namun harus membuat proposal baru untuk pembukaan PTS dan prodi baru. “Kita akan bantu membuatkan proposal itu,” kata Prof Dian.

Kopertis juga tak mempermasalahkan gugatan yang akan dilayangkan rektor UGMM ke pengadilan RI. Gugatan itu dilakukan setelah Kopertis mengeluarkan surat edaran pemberitahuan dan larangan terhadap dua PTS di Sumut yang tidak mempunyai izin operasional dari Kemendikbud, yakni Universitas Sumatera dan Universitas Generasi Muda Medan (UGMM).

“Silakan menggugat Kopertis, karena itu hak UGMM. Namun, harus diperhatikan, Kopertis sudah mengundang pihak yayasan UGMM untuk memberi jalan keluar dengan membuat proposal baru untuk pembukaan PTS dan prodi baru. Kami siap membantu,” ujarnya.

Terkait permintaan UGMM agar Kopertis Wilayah I memberikan tembusan surat edaran pemberitahuan PTS itu tak berijin operasional sebagai bahan gugatan ke pengadilan RI, Prof Dian mempersilakan UGMM datang untuk memintanya langsung. “Silakan datang ke Kopertis, jika memang membutuhkannya,” ujar Prof Dian. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *