Baru 15 Kab/Kota Lengkapi Data Jamkesda Provinsi Sumut

MEDAN | Dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), baru 15 kabupaten/kota yang melengkapi data sesuai nama dan alamat serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan dimasukkan ke Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Sumut untuk diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatn Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

bareskrimData itu nantinya merupakan jumlah kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung dalam APBD Provinsi Sumut.

“Ada 32 kabupaten/kota yang sudah melaporkan data warganya yang akan diintegrasikan ke JKN BPJS kesehatan. Tapi, baru 15 Kab/Kota hingga bulan April ini yang sudah melengkapinya data warga sesuai nama dan alamat serta nomor induk kependudukan (NIK),” kata Kasi Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut Alexander, Senin (28/4/2014), di Medan.

15 kabupaten/kota itu, sebutnya, Tanjung Balai dengan jumlah PBI 3.143 jiwa, Batubara 7.620 jiwa, Bias Selatan 1.470 jiwa, Samosir 2.432, Palas 4.581 jiwa. Lalu Sibolga 1.717 jiwa, Simalungun 16.620 jiwa, P.Siantar 4.739 jiwa, Labusel 8.544 jiwa, Binjai 7.508 jiwa. Kemudian Padang Sidempuan 5.964 jiwa, Tapsel 5.362 jiwa, Tebing Tinggi 3000 jiwa, Deli Serdang 52.808 jiwa dan Serdang Bedagai 18.121 jiwa.

“Jumlah keseluruhan yang masuk PBI dari 15 kabupaten/kota itu sebanyak 143.629 jiwa,” kata Alex.

Sedangkan perkiraan dari seluruh kabupaten/kota yaitu sekitar 33 ribu jiwa, dimana setiap jiwa diintegrasikan ke BPJS kesehatan di kelas 3 dengan biaya per bulannya Rp 19.225.

Namun, sebutnya, untuk integrasi PBI itu menunggu Peraturan Gubernur Sumut yang akan dibuat SK, karena nama-nama itu harus ditandatangani oleh Gubsu.

“Pergub Sumut untuk integrasinya sudah ada. Sekarang tinggal menunggu SK Gubsu nama-nama warga yang menjadi peserta sebelum diserahkan ke BPJS Kesehatan. MOU dengan BPJS menunggu SK Gubsu dan dilaksanakan secara bertahap. Jadi, kita akan daftarkan dulu warga yang sudah lengkap datanya. Sisanya menyusul,” imbuhnya.

Dinkes Sumut sendiri, sambung Alex, sudah beberapa kali menyurati kabupaten/kota agar melaporkan atau mengirim data warganya masing-masing yang akan dimasukkan ke PBI. Namun, keterlambatan itu mungkin tidak mudahnya melaporkan nama sesuai NIK dan fasilitas kesehatan di masing-masing daerah.

Begitupun, ia berharap kabupaten/kota secepatnya dapat mengirimkan data-data yang diperlukan agar integrasi dapat dilaksanakan secepatnya.

Sementara mengenai anggaran Jamkesda Provinsi, katanya lagi, dianggarkan sebesar Rp 129 Milliar, dimana Rp 70 milliar untuk membayar klaim rumah sakit dan sisanya untuk PBI dalam BPJS kesehatan.

“Diperkirakan dana untuk membayar premi warga miskin yang diluar kuota PBI dari pusat dan kabupaten/kota itu cukup,” pungkas Alex. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *