PNS Harus Patuhi PP 59 Nomor 10

MEDAN | Setiap PNS wajib mematuhi PP 59 nomor 10 mengenai ketentuan jam kerja yakni dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00 setiap hari kerja.

bareskrim“Saya rasa PP 53 No 10 sangat tegas mengatur jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain tugas kerja keluar, setiap PNS yang tidak berada diruangannya akan dihitung komulatif per jamnya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu Pandapotan Siregar, Selasa (29/4/2014).

Penghitungan komulatif itu menurut dia akan dijumlahkan setiap bulan untuk menentukan pendapatan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima, sehingga PNS mengetahui kesalahannya jika TPP yang diterima dipotong.

“Untuk tidak masuk kerja tanpa alasan (tidak harir kantor) maka akan dipotong 5% TPP-nya/hari, dan untuk tidak berada diruang kerjanya, maka akan dihitung komulatif sehingga TPP yang diterima dapat dipotong sesuai disiplinnya pegawai,” ungkapnya.

Ditanya wartawan mengenai panjer print yang diberlakukan disetiap sekertariatan Pemprovsu, Pandapotan menilai, panjer print adalah salah suatu kegagalan dari pimpinan SKPD dalam meningkatkan disiplin pegawainya.

“Panjer Print itu bentuk kegagalan Pimpinan SKPD dalam mengatasi disiplin bawahannya,” tegasnya.

Padahal, lanjutnya, Gubsu Gatot Pujo Nugroho selalu mengingatkan kepada pimpinan SKPD agar senantiasa mendisiplinkan diri dan menindak setiap bawahannya yang tidak disiplin dalam pekerjaannya.

“Setiap ada pertemuan, Gubsu selalu mengingatkan agar Disiplin kerja ditingkatkan disetiap sekertariatan, dan menindak setiap bawahan yang tidak disiplin dalam kerja,” tuturnya.

Ditanya wartawan mengenai mengapa PNS Pemprovsu sering pulang cepat dengan alasan tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, Pandapotan menegaskan, tidak ada PNS yang tidak ada kerjanya, tinggal bagaimana dia (pegawai) melakukan pekerjaannya.

“Pada dasarnya PNS wajib berada diruang kerjanya karena banyak hal yang bisa dilakukan seperti menerima masyarakat yang datang, jadi tidak ada alasan untuk pulang kerumah sebelum waktunya,” ucapnya.

Pandapotan sangat mengeluhkan mengapa BKD selalu dianggap sebagai ujung tombak dari semua pembinaan kepegawaian. Padahal, ada pimpinan SKPD disetiap sekertariatan yang berhak mengambil tindakan atas ketidak disiplinan pegawainya.

“Saya heran, mengapa BKD selalu dianggap ujung tombak dari setiap masalah kepegawaian di Pemprovsu, padahalkan setiap sekertariatan memiliki Pimpinan SKPD,” keluhnya.

Mengenai sangsi yang diberikan BKD terhadap pegawai yang tidak disiplin di setiap sekertariatan, Pandapotan menuturkan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai harus melalui pimpinan SKPDnya dan melaporkannya ke BKD sehingga diambil tindakan berupa sangsi menurut permasalahannya.

“BKD tidak berwenang memberikan sangsi langsung sebelum pimpinan SKPD-nya melaporkannya ke kami (BKD), setelah ada laporan maka BKD akan memberikan sangsi menurut tingkat kesalahannya,” tandasnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *