Erry Nuradi | Jumlah Sengketa Tanah di Sumut 714 Kasus

MEDAN | Wagubsu Tengku Erry Nuradi mengatakan, jumlah sengketa tanah yang dilaporkan ke Pemprov Sumut tercatat 714 kasus, meliputi konflik lahan antara masyarakat dengan PTPN, masyakarat dengan perkebunan asing, masyarakat dengan perkebunan swasta dan konflik lahan antara masyarakat dengan masyarakat.

Wagubsu Tengku Erry Nuradi didampingi Sestama BPN Pusar Suhaily Syam, menyerahkan sertifikat tanah secara simbolik kepada perwakilan masyarakat dalam acara penyerahan sertifikat tanah dalam Program Strategis BPN RI Tahun 2014 yang digelar di halaman Kantor Wilayah BPN Sumut, Jl. Brigjen Katamso Medan, Senin (12/5/2014).
Wagubsu Tengku Erry Nuradi didampingi Sestama BPN Pusar Suhaily Syam, menyerahkan sertifikat tanah secara simbolik kepada perwakilan masyarakat dalam acara penyerahan sertifikat tanah dalam Program Strategis BPN RI Tahun 2014 yang digelar di halaman Kantor Wilayah BPN Sumut, Jalan Brigjen Katamso Medan, Senin (12/5/2014).

bareskrim“Saya berharap, BPN dan instansi terkait jangan sampai melakukan pembiaran terhadap konflik tanah ini. Sengketa lahan dapat menimbulkan masalah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan,” sebut Erry, Senin (12/5/2014).

Pemprov Sumut, Pemkab dan Pemko membuka diri bekerjasama dengan BPN dalam upaya menyelesaikan konflik tanah di Sumut, demi mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Erry menegaskan, dari 26 urusan wajib Pemerintah Daerah (Pemda), terdapat 8 urusan pilihan, 1 dianranta tentang urusan petanahan yang mengulas tentang penatagunaan tanah. Ini merupakan aplikasi dari Undang-undang Tata Ruang yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang.

“Mari bersama-sama mengurangi sengketa tanah di Sumut dengan mengajak bermusyawarah pihak yang berkonflik dalam mencari solusi. Keberadaan tanah layaknya tidak menimbulkan masalah, namun sebaliknya harus memberikan kontribusi bagi pembangunan dan menunjang pertumbuhan perekonomian di Sumut,” harap Erry.

Kepala Kanwil BPN Sumut Raden Muhammad Adi Darmawan meyebutkan, jumlah sertifikat tanah yang telah dikeluarkan BPN Sumut tahun 2014 sebanyak 3.010 sertifikat. Jumlah ini jauh dibawah dari target yang telah direncanakan.

“Target pendaftaran dan pembuatan sertifikat tanah di Sumut tahun 2014 mencapai 40 ribu sertifikat. Saya optimis target ini akan tercapai jika seluruh pihak membantu BPN,” ujar Darmawan. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *