Independensi Media Massa dalam Pilpres

Catatan: Junaidi

Dalam sebuah tulisan di Majalah Time, Henry Gunward pernah menulis jargon: no democracy without free press. Statemen ini senada dengan pidato Presiden Thomas Jefferson yang sangat populer: “Jika saya disuruh memilih antara pemerintah tanpa pers yang bebas dan pers bebas tanpa pemerintah, maka saya akan memilih pers bebas tanpa pemerintah”.

Junaidi
Junaidi

Ungkapan Henry Gunward dan Presiden Thomas Jefferson di atas mengindikasikan bahwa Politik dan segala prosesnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan media, ibarat dua sisi mata uang. Dengan demikian, maka bagi siapa pun yang akan berlaga dalam Pemilu (PILPRES), harus memperhitungkan keberadaan media.

Media merupakan bagian dari instrumen yang bakal dimaksimalkan untuk membangun komunikasi politik yang tidak saja menyosialisasikan keberadaan calon Presiden dan calon wakil Presiden, namun sekaligus menjadi “mesin pembujuk” yang luar biasa sistematis dan berpengaruh.

Pesan-pesan yang telah dirancang sempurna terasa hambar ketika tidak sampai di hadapan publik melalui terpaan informasi yang telah diatur media.

Media massa dan teknologi komunikasi merupakan salah satu ujung tombak yang keberadaanya sejajar dan sama pentingnya dengan tim sukses. Bentangan wilayah serta jumlah dan ketersebaran penduduk yang amat variatif di daerah pemilihan bisa diatasi dengan kehadiran media massa sebagaimana pendapat Mc Luhan bahwa “teknologi komunikasi baru tidak hanya mengubah jumlah ketersediaan informasi di masyarakat tetapi juga mempengaruhi isi pesan yang ditransmisikannya”.

Dengan demikian posisi media menjadi amat strategis sebagai ujung tombak sosialisasibagi para politisi dalas setiap event pemilihan, terlepas dari kepentingan internal media sebagai institusi bisnis.

Independensi Media Massa dalam PilPres

Perbincangan tentang Calon Presiden (CaPres) dan calon wakil Presiden (CaWaPres) semakin hari semakin santer seiring dengan dekatnya pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli mendatang.

Santernya wacana tentang posisi dan independensi media dalam menyebarluaskan informasi kepada masyaraka berkaitan erat dengan munculnya era kebebasan pers. Pemilihan pemimpin secara langsung telah menjadikan posisi media semakin penting dan strategis. Karenanya hal ini membutuhkan dukungan berbagai kalangan demi mewujudkan posisi media yang ideal bagi kepentingan publik.

Sebagian besar masyarakat masih amat mempercayai isi pesan media dan bahkan meyakini kebenarannya tanpa reserve. Padahal media massa terkadang tidak selalu netral dalam pemberitaan. Bisa saja pemberitaan yang ada memiliki berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang.

Artinya media dalam mengkonstruksi peristiwa politik tentu memiliki muatan dan kepentingan berdasar sudut pandang wartawan di lapangan.

Mengingat begitu pentingnya media massa dalam aktivitas politik dan begitu besarnya bisnis politik bagia media massa, maka hendaklah insan media dan pemilik modal di media massa, baik cetak maupun elektronik tetap bisa indpenden dalam menyajikan setiap informasi yang ada.

Media massa hendaklah tidak condong/cenderung kepada salah satu calon yang akan bertanding pada tanggal 9 juli akan datang dan mengenyampingkan calon yang lain.

Pemberitaan tentang politik memiliki aturan main sendiri sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 77 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: “Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye (1), Media cetak dan media elektronik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka kampanye (2)”.

Namun faktanya banyak media yang tidak seutuhnya patuh pada aturan main tersebut. Berkaca pada masa kampanye pemilihan presiden langsung yang lalu, calon yang kuat (punya banyak uang) dan menguasai media akan terus mendominasi iklan politik.

Penutup

Sekaranglah saatnya kita memposisikan media agar ideal dan kondusif menjelang Pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Apalagi telah hadir KPID serta beragam lembaga pemantau yang perlu bersinergi guna mewujudkan independensi media, walaupun hal ini sangat berat dilakukan. (Dosen FISIP UMSU)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *