Kontrak Pengadaan Barang Jasa Sangat Tidak Wajar Dipidanakan

MEDAN | Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Tan Kamelo SH MH mengatakan sangat tidak wajar jika pertanggung jawaban dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dari perdata beralih ke pidana.

bareskrim“Permasalahan Kontrak PBJ tidak harus dipidana karena mengandung aspek hukum administratif dan perdata,” kata Prof Tan Kamelo dalam seminar publik “Kriminalisasi Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa BUMN” yang digelar di ruang IMT GT, gedung Biro Rektor USU, Senin (2/6/2014).

Hadir dalam acara itu, praktisi hukum nasional, Todung Mulya Lubis, Dr Abdul Hakim Siagian, kalangan akademisi dari berbagai latar belakang displin ilmu, aparat penegak hukum dari lemabaga pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, mahasiswa serta undangan lainnya.

Selain Prof Tan Kamelo, tampil sebagai pembicara, Prof Dr Ningrum Natasya Sirait dari sudut pandang prespektif persiangan usaha, Dr Faisal Akbar Nasution, berbicara dari aspek kajian keuangan negara dan BUMN dan, Prof Alvi Syahrin dari kaca mata hukum pidana. Seminar dipandu pakar hukum pidana USU, Dr Mahmud Muliadi.

Lebih lanjut, Prof Tan Kamelo mengatakan, kontrak PBJ harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Apalagi Kontrak PBJ BUMN dananya bersumber dari APBN dan APBD. Dalam konteks ini, kontrak PBJ tunduk kepada PP No 54 tahun 2010.

Menurut Prof Tan Kamelo, jika tidak hati-hati, dan cerobah melaksanakan kontrak PBJ, dapat juga terseret ke ranah pidana pasal 55 UU No. 30 tahun 2009. “Kalau pun dikenakan sanksi pidana pihak BUMN dan BUMD hanya hukuman denda paling tinggi, ditambah sepertiga,”
ungkapnya.

Dia mengatakan, tidak sedikit pejabat pemerintah, Polri, TNI, BUMN/BUMD menolak dilibatkan dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Alasannya sederhana, karena takut terlibat kasus korupsi di kemudian hari.

Padahal tidaklah demikian, karena tidak sedikit pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, masuk dalam ranah hokum perdata .Karenanya sangat diperlukan adanya pemahaman dan atau penyamaan presepsi, tentang unsur-unsur delik pidana korupsi terutama dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sedangkan, Prof Dr Ningrum Natasya Sirait mengatakan, berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010, maka berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah biayanya langsung dari APBN.

Sedangkan Permeneg BUMN No PER 05/MBU/ 2008 tentang pengadaan barang/jasa, menyebutkan, pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN tidak dibiayai lasung APBN.

Dalam kaitan ini, Prof Ningrum mengingatkan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender, sehingg dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Katanya, sesuai UU No 5/1999, praktek persengkongkolan tidak dibenarkan.

Dampak dari persengkongkolan itu, ungkapnya, menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, bisa menimbulkan kerugian negara dalam hal ini tender pemerintah, rentan penggelembungan angaran sehingga mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *