DPRD Nilai Gubernur Lambat Sikapi Krisis Bank Sumut

MEDAN | Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dinilai lambat menyikapi persoalan Bank Sumut. Padahal perusahaan milik Badan Umum Milik Daerah (BUMD) itu saat ini berada diambang krisis akibat kekosongan Direktur Utama.

KEPALA BARESKRIM“Kita menilai Gubernur, Gatot Pujo Nugroho lambat. Boleh hati-hati dalam menyikapi suatu persoalan seperti masalah Bank Sumut. Tapi sebagai pemegang kebijakan seharusnya gubernur bisa segera menuntaskan persaolan itu,” kata Ketua DPRD Sumut sementara, H Ajib Shah, (22/10/2014), di Medan.

Ajib Shah didampingi anggota DPRD Sumut, Muchrid Nasution berharap, gubernur sebagai pemegang saham pengendali (PSP) mampu mendesak dewan komisaris untuk kembali mengusulkan beberapa nama calon guna menjalani proses fit en proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini bank kebanggaan masyarakat daerah itu tak punya direktur utama, sejak ditinggalkan Gus Irawan Pasaribu, Juni 2012. Akibatnya terkendala bagi perbankan itu untuk melakukan fungsi intermediasi dan ekspansi.

Sementara itu, Muchrid menilai saat ini Bank Sumut memiliki resiko tinggi, bahkan bisa saja terancam dilikuidasi apabila kondisi tanpa Dirut terus berlarut-larut.

“Kita minta OJK jangan malah mengikuti permainan yang dilakukan oleh Gubernur, kenapa lembaga otoritas Perbankan ini tidak melakukan teguran terhadap PSP, agar bisa mendesak komisaris mengajukan nama-nama calon Dirut,” kata Muchrid.

Bank Sumut kini dipimpin oleh 4 direksi, yakni Direktur Pemasaran Ester Junita Ginting, Direktur Umum M Yahya, Direktur Bisnis dan Syariah Edie Rizliyanto, dan Direktur Kepatuhan Yulianto Maris. Sedangkan untuk posisi Direktur Utama hingga saat ini masih terus mengambang.

Sebelumnya pihak OJK, melalui Kepala Bidang Humas dan Pengawasan Bank, Anton Purba kepada wartawan mengatakan, pihaknya bersifat menunggu nama-nama calon yang diajukan, sedangkan pengajuan nama ke OJK merupakan kewenangan Gubsu selaku PSP.

“Soal kendala pengajuan Dirut, itu ranahnya PSP kita tidak bisa mencampuri,” ujarnya.

Sebelumnya, dua nama calon direksi diajukan PSP pada Februari 2014, namun tidak lolos fit and proper test yang dilaksanakan pada bulan Mei, yakni Abdi Santoso Ritonga dan Freddy Hutabarat. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *