Tunggu Dialog | Ombudsman Minta PD Pasar Tak Beraktivitas di Pasar Timah

MEDAN | OMBUDSMAN RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) meminta Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan tidak melakukan aktivitas apapun di Pasar Timah terkait rencana revitalisasi pasar tersebut, sebelum ada dialog dengan para pedagang.

ORI - PD PasarKEPALA BARESKRIMSementara PD Pasar meminta agar dialog untuk mencari solusi tersebut, difasilitasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

Hal itu menjadi kesimpulan pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan Direksi PD Pasar Kota Medan di Kantor Ombudsman Sumut, Jalan Majapahit Medan, Senin (1/12/2014).

Ombudsman dipimpin Kepala Perwakilan Abyadi Siregar didampingi Asisten Ombudsman Dedy Irsan, Ricky Hutahaean, Tetty Silaen, Edwad Silaban, dan Holentarian Ginting. Sedangkan dari PD Pasar, dihadiri langsung Dirut PD Pasar Benny H Sihotang, Direktur Operasi Mulia Soleman Harahap dan Direktur Pengembangan dan SDM Osman Manalu.

Pertemuan dengan PD Pasar ini sebagai tindak lanjut dari pengaduan pedagang Pasar Timah yang melapor ke Ombudsman, (27/11/2014). Pedagang menyampaikan keberatannya terhadap rencana revitalisasi Pasar Timah yang menjadi program PD Pasar. Pertemuan ini untuk mencari titik temu antara perusahaan dengan pedagang.

Dirut PD Pasar Benny Sihotang mengatakan, revitalisasi pasar, termasuk Pasar Timah, merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) perusahaan selama 4 tahun. Dalam Renstra tersebut, perusahaan menargetkan minimal setengah dari jumlah pasar yang dikelola perusahaan sudah harus menjadi pasar tradisional modern, dengan tidak menghilangkan pola tradisionalnya.

“Dari 52 pasar yang dikelola PD Pasar Medan, hanya 27 pasar yang memiliki gedung. Sisanya dilegalisasi, sama persis dengan Pasar Timah,” kata Benny.

Benny menjelaskan, pasar yang dilegalisasi tersebut, Pasar Timah salah satunya, sejatinya tidak boleh dijadikan pasar karena berdiri di atas badan jalan. Karena itu, pihaknya ingin merevitalisasi pasar tersebut untuk melindungi para pedagang. Sebab dengan dijadikan pasar, akan dilakukan perubahan peruntukan agar tempat itu menjadi pasar selamanya.

“Revitalisasi ini sebenarnya untuk perbaikan, untuk melindungi pedagang, karena kami akan melakukan perubahan peruntukan nantinya. Sehingga ini bisa selamanya menjadi pasar. Dan ini harus melalui persetujuan Pemko dan DPRD Medan. Pasar Timah itu sebenarnya tidak boleh berdiri karena itu jalan. Di Dinas TRTB, Jalan Timah masih dibutuhkan sesuai rencana fungsi kota,” kata Benny.

Benny menuturkan, rencana ini sebenarnya sudah berjalan selama dua tahun. Bahkan sudah ada izin prinsip yang dikeluarkan Walikota Medan Dzulmi Eldin pada 19 Juni 2013.

Perusahaan juga sudah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pedagang untuk melakukan relokasi sebelum pasar yang baru dibangun. Pihaknya juga membantah telah melakukan penggusuran pedagang, melainkan relokasi untuk nantinya dikembalikan ke tempat semula setelah pasar baru selesai dibangun.

Bahkan, sudah ada pertemuan antara perusahaan dengan pedagang dan DPRD Medan, baik periode sekarang maupun periode 2009-2014. Namun menurut Benny, sekarang ini banyak pedagang telah dipengaruhi, bahkan diintimidasi agar tidak mau melakukan pertemuan.

Karena itu, PD Pasar meminta Ombudsman untuk memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dengan para pedagang untuk melakukan dialog guna mencari win-win solution. Namun Benny meminta agar dialog tersebut benar-benar dihadiri para pedagang, bukan orang lain yang mengatasnamakan pedagang atau asosiasi.

“Kita mau Ombudsman tidak berpihak. Tidak membela kepentingan pedagang ataupun kami. Jadi supaya adil dan tidak pilih kasih, pedagang yang datang itu harus benar-benar pedagang, yang memiliki kartu biru pemegang hak sewa kios/stand. Kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan pedagang,” tegas Benny.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar berjanji pihaknya akan memfasilitasi pertemuan tersebut. Ombudsman juga meminta PD Pasar tidak melakukan aktivitas apapun di pasar tersebut sampai dialog dilakukan.

“Ya, kita akan memediasi kasus ini. Kita akan mempertemukan pedagang dengan PD Pasar untuk mencari solusi. Mediasi akan dilakukan hari ini, Selasa (2/12/2014) di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut Jalan Majapahit No 2 Medan,” jelas Abyadi Siregar. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *