Ombudsman Tengahi Pertemuan Pedagang Pasar Timah-PD Pasar

MEDAN | Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara akhirnya memediasi para pedagang Pasar Timah dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan. Mediasi yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI Sumut, Selasa (2/12/2014), dilakukan untuk mencari solusi terkait revitalisasi Pasar Timah.

PD Pasar-PedagangKEPALA BARESKRIMMediasi tersebut dipimpin Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar didampingi Asisten Ombudsman Sumut Dedy Irsan, Ricky Hutahaean, Tetty Silaen, Edwad Silaban dan Holentaria Ginting.

Sedangkan dari PD Pasar, dihadiri langsung Dirut PD Pasar Benny H Sihotang, Direktur Operasi Mulia Soleman Harahap Direktur Pengembangan dan SDM Osman Manalu, dan Kabag Kepagawaian Novi Zulkarnain.

Sementara dari pihak pedagang di antaranya hadir, Can Wie Ling, Johan, Tan Poh Wi, Ng Bun Hiang, Lisna, dan Ong Lian Lieu, serta dua kuasa hukum pedagang yakni Panca Sarjana Putra dan Onan Purba, yang tidak diperbolehkan berbicara pada forum tersebut.

Dalam mediasi tersebut terungkap bahwa pedagang pada prinsipnya tidak menolak rencana PD Pasar yang ingin melakukan revitalisasi Pasar Timah, namun dengan tetap mengakomodir kepentingan pedagang.

“Kami bukan tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Kami juga tidak menentang revitalisasi. Tetapi ini seperti tiba-tiba buat kami,” kata Chan Wiling, mewakili pedagang.

Dia menuturkan, pedagang sangat kecewa dengan sikap PD Pasar yang tiba-tiba mengedarkan surat kepada pedagang untuk membongkar sendiri kiosnya sampai tanggal 3 Desember. Jika hal itu tidak dilakukan, maka pihak PD Pasar yang akan membongkar kios mereka.

Padahal sebelumnya, pedagang sudah menanyakannya kepada perwakilan PD Pasar yang ada di Pasar Timah tentang rencana revitalisasi tersebut.

“Kami waktu mendengar isu seperti itu (revitalisasi-red), langsung kami tanya ke PD pasar yang ada di Pasar Timah, tetapi dia menjawab tidak tahu apa-apa. Sampai rencana ini jalan, kami tidak tahu,” ungkapnya.

Dia juga mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Dirut PD Pasar Benny Sihotang. Di antaranya, pedagang mempertanyakan alasan PD Pasar merevitalisasi Pasar Timah, padahal masih ada 25 pasar lagi yang tidak memiliki gedung dan kondisinya jauh lebih buruk.

“Kenapa dari 52 pasar yang ada, kenapa Pasar Timah duluan? Padahal Pasar Timah ini pernah jadi juara kedua pasar terbersih di Medan. Kenapa tidak pasar lain dulu yang lebih buruk dan tidak bersih,” ujar Chan.

Chan juga menyampaikan keberatan pedagang terkait harga kios/stand yang mencapai Rp50 juta, serta kelangsungan nasib pedagang yang direlokasi, mengingat tempat penampungan sementara di dekat Yanglim Plaza adalah aset milik PT KAI.

Termasuk juga nasib pedagang ketika revitalisasi tersebut tidak dapat dilakukan karena PD Pasar tidak dapat memenuhi sejumlah perizinan yang telah dituangkan dalam izin prinsip yang dikeluarkan Walikota Medan.

“Bagaimana nasib kami Pak? Sampai kapan kami di tempat penampungan? Dan bagaimana kalau revitalisasi itu batal, sementara kios kami sudah dibongkar? Mau kemana kami Pak?” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Benny Sihotang menjelaskan bahwa revitalisasi Pasar Timah bukan proyek tiba-tiba, tetapi sudah diwacanakan sejak tahun 2012.

Bahkan, PD pasar juga sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Bina Marga dan TRTB pada 5 April 2012. Namun dia mengakui bahwa terjadi miss komunikasi dengan para pedagang sehingga sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal.

“Kita sudah lakukan sosialisasi dengan Komisi C DPRD Medan periode sebelumnya. Tetapi pedagang apriori terhadap kami. Ketika mau lakukan sosialisasi langsung mengatakan gak benar. Dan ada orang lain lagi masuk,” ujar Benny.

Benny juga membantah bawa dalam melakukan revitalisasi, pihaknya melakukan pemilihan. “Kami tidak memilih-milih dalam melakukan revitalisasi. Kita lempar 27 pasar ini ke investor. Investor melihat, mana pasar yang menurut dia resikonya lebih kecil. Kalau ada yang mau membangun pasar labuhan, kami akan serahkan,” cetusnya.

Terkait nasib pedagang, Benny mengatakan bahwa pihaknya sudah berkodinasi dengan PT KAI terkait lahan yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara. Tempat itu dapat digunakan pedagang sampai Oktober 2015, karena KAI akan menggunakannya untuk proyek doble track.

Namun Benny memastikan, bahwa sebelum Oktober 2015, pembangunan gedung baru lantai 1, yang akan diperuntukkan bagi pedagang lama, sudah selesai dikerjakan.

“Kita sudah tanya ke pengembang, dan dia katakan itu 7-8 bulan pembangunan sudah selesai untuk lantai 1. Pedagang lama tetap di lantai 1, tidak akan diubah-ubah tempatnya,” sebut Benny.

Selanjutnya Benny mengatakan, terkait harga kios/stand yang akan dijual seharga Rp50 juta per kios/stand, menurtu Benny hal itu masih dapat dibicarakan.

Menyikapi perdebatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar mengatakan bahwa pada intinya PD Pasar dapat tetap melakukan revitalisasi sesuai peraturan yang ada. Tetapi juga tidak mengorbankan pedagang.

Kepentingan pedagang, kata Abyadi, harus diakomodir perusahaan. Untuk mencari titik temu, Abyadi menyarankan agar dibuat perjanjian antara pedagang dengan PD Pasar.

“Perjanjian ini merupakan kesepakatan bersama antara pedagang dengan PD Pasar. Di situ nanti dituangkan apa keinginan pedagang, misalnya soal harga kios yang terjangkau dan jaminan kepada pedagang untuk dapat tetap berjualan sepanjang proses pembangunan pasar tradsional modern tersebut,” ujar Abyadi.

Dari mediasi tersebut akhirnya disepakati, para pedagang diberikan waktu untuk merumuskan poin—poin yang akan dituangkan dalam kesepakatan bersama. Pedagang dan PD Pasar akan bertemu kembali pada 8 Desember 2014, untuk menyepakati isi perjanjian yang telah dirumuskan. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *