Kutipan Adm Berpotensi Korupsi | Ombudsman Minta Tunda Pembayaran Online Tirtanadi

MEDAN | Ombudsman RI Perwakilan Suatera Utara resmi meminta PDAM Tirtanadi menunda penerapan sistem online pembayaran rekening air sampai program itu benar-benar matang.

KEPALA BARESKRIM“PDAM juga diminta mempertimbangkan kembali pengutipan uang jasa layanan bank kepada pelanggan karena berpotensi sebagai korupsi,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar ketika bertemu dengan Direksi PDAM Tirtanadi, di Kantor Ombudsman Sumut Jalan Majapahit Medan, Kamis (11/12/2014).

Selain Abyadi Siregar, pemeriksaan jajaran Direksi PDAM Tirtanadi itu juga diikuti asisten Dedy Irsan, Ricky Hutahaean, Tetty Silaen, Edward Silaban dan Holen Ginting.

Sementara jajaran direksi yang dimintai keterangan itu adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Ahmad Thamrin, Direktur Perencanaan dan Produksi Tamsil Lubis. Mereka didampingi Kepala Divisi Keuangan Irsan Lubis, Sistem Informasi Managemen Zulkarnain dan dari Divisi Humas Rivai Parinduri.

Abyadi Siregar mengatakan, sistem online pembayaran rekening air ini sejatinya merupakan program yang cukup baik untuk memudahkan pelanggan melakukan pembayaran. Namun ia menilai sistem tersebut belum matang sehingga masyarakat tidak akan terlayani dengan baik.

“Kalau memang belum siap jangan dijalankan dulu. PDAM harus menelusuri sampai dimana kesiapan perbankan melaksanaka ini. Bukan hanya sekadar menandatangani kerjasama,” kata Abyadi.

Menurut Abyadi, PDAM harus benar-benar memastikan kesiapan seluruh bank yang menjadi tempat pembayaran tersebut sehingga bisa berjalan serentak. “Sebaiknya ditunda dulu sampai enam bank dan kantor pos itu siap melaksanakannya,” ujarnya.

Selain itu, Abyadi juga meminta BUMD Sumut itu mempertimbangkan kembali biaya administrasi yang dibebankan perbankan kepada pelanggan, dimana besarannya bervariasi hingga mencapai Rp2.500. Sementara PDAM sudah mengutip biaya administrasi sebesar Rp 3.000. Sehingga total biaya yang dibebankan kepada pelanggan mencapai Rp5.500.

“PDAM sudah mengutip Rp3.000, lalu perbankan mengutip lagi sampai Rp2.500. Ini dikhawatirkan bisa menjadi peluang korupsi,” ujar Abyadi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi Ahmad Tamrin mengatakan siap untuk menunda sistem tersebut jika memang tidak bisa berjalan baik. Namun dia optimis sistem ini bisa dilaksanakan.

Thamrin menjelaskan, pembayaran rekening secara online yang dilakukan PDAM Tirtanadi ini sebenarnya sudah terlambat bila dibandingkan dengan provinsi lain.

“Kita sudah melakukan perbadingan dengan PDAM-PDAM di provinsi lain, dan mereka cukup efektif dengan sistem ini. Kita akui ada kekurangan di sana-sini, karena kita masih baru. Makanya baru Medan yang kita jadikan percobaan. Kalau sudah jalan ini, baru kita kembangkan untuk kabupaten kota,” kata Thamrin.

Dikatakan Thamrin, penggunaan sistem online ini dilakukan karena penagihan yang dilakukan secara manual selama ini banyak terjadi kebocoran dan penagihan hanya bisa terlaksana 60 persen.

“Dengan adanya kebocoran-kebocoran ini, kami mencari teknologi sehingga kami tidak lagi memikirkan masalah penagihan uang ini, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas,” ungkapnya.

Selain itu, ujar Thamrin, permintaan pembayaran secara online melalui perbankan ini juga merupakan permintaan pelanggan menengah ke atas.

“Hampir 30 persen pelanggan kami itu menengah ke atas. Mereka sudah lama meminta pembayaran melalui perbankan ini,” sebutnya.

Lebih lanjut Thamrin mengatakan, bulan ini sudah ada 4 bank yang siap menjalankan sistem tersebut, yakni Bukopin, BRI, Mandiri dan BTN.

Dengan beroperasi 4 bank tersebut, pembayaran di loket-loket kantor cabang PDAM sudah mulai lancar dan tidak lagi mengantri seperti biasanya. Pihaknya juga menghapuskan denda untuk pembayaran bulan November dan Desember karena masa transisi ini.

Terkait biaya administrasi yang dibebankan kepada pelanggan, menurut Thamrin, PDAM hanya mengutip Rp3000 kepada pelanggan. Sedangkan besaran yang mencapai Rp2.500 di perbankan itu merupakan jasa layanan bank.

“Itu bukan PDAM tapi perbankan. Kalau tidak mau kena jasa layanan bank itu, bayarnya ke loket kita saja, itu hanya dikenakan Rp3000,” ujarnya.

Menurut Thamrin, pihaknya diperbolehkan dalam menetapkan biaya administrasi tersebut. Hal itu sudah diatur dalam Permendagri No 2 tahun 1997. Jika pun dikhawatirkan ada penyelewengan, maka pihaknya siap diaudit dan akan kembali lagi melakukan penagihan langsung ke pelanggan.

“Ini ada aturannya. Kalau ini melanggar, kita akan balik lagi ke door to door,” katanya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *