Negara Tak Boleh Kalah Lindungi Rakyat

MEDAN | Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutejo SH MSi menyatakan, negara tidak boleh kalah dalam melindungi rakyat dari setiap gangguan keamanan. Aparat Pemerintah (Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan )harus satu visi dan mensinegikan tugas penanganan gangguan keamanan secara terpadu.

polda-sumutKEPALA BARESKRIMHal ini dinyatakan Kapoldasu saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi dan Kab Kota se-Sumut, Rabu (17/12/2014), di Aula Kamtibmas Poldasu.

Rapat Koordinasi ini dihadiri Tim Terpadu Gangguan Keamanan Kab Kota yang terdiri Kaban Kesbangpol Kab/Kota, BappedaKab, Kota, Kabag Ops Polres, Pasi Intel Kodim, Kasi Intel Kejari dan dihadiri Kepala BINDA Sumut Brigjen TNI Tumino Hadi, Kaban Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP selaku Sekretaris Tim Terpadu Sumut.

Menurut Kapolda, visi Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan Indonesia Yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian serta terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah RI dengan program Nawacita di antaranya menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

“Jangan ada pembiaran kekuatan lain diluar kekuatan negara yang mengganggu rasa aman masyarakat,” tegas jenderal bintang dua tersebut.

Sebelumnya, Kaban Kesbangpol Sumut Drs H Eddy Syofian MAP melaporkan, rakor Tim Terpadu ini dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Kab/Kota tahun 2015 dengan terlebih dahulu memetakan segala potensi kerawanan yang ada.

Dengan penyusunan Rencana Aksi, maka Tim Terpadu dapat mengambil langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk gangguan keamanan dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).

Kapolda mengingatkan, kepada jajaran Tim Terpadu agar setiap potensi gangguan keamanan dan akar masalahnya harus dilakukan secara komprehensif dan membuat program cipta kondisi dari seluruh stakeholder. “Mari tangani potensi konflik sosial gangguan keamanan digarap dari awal secara bersama,” ajak Kapolda.

Kapolda mengingatkan, di tahun 2015 potensi konflik dan gangguan keamanan masih akan muncul, seperti pelaksanaan Pilkada 14 Kab/Kota, pemekaran Kab dan provinsi, tapal batas, penanganan eksekusi fisik Register 40, pendistribusian tanah ex HGU, masalah tanah, masalah pertambangan, dampak kenaikan BBM, peredaran Narkoba, ancaman terorisme, dan kriminalitas.

“Meski angka kriminalitas menurun, namun tetap masih tinggi,” ujar Kapoldasu seraya mengingatkan Kab/Kota merespon potensi kerawanan tersebut dan menggarapnya secara bersama-sama. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *