DRD Sumut Diminta Kembangkan KEK Sei Mangke

MEDAN | Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengharapkan, Dewan Riset Daerah (DRD) Sumut menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemprovsu. Untuk itu perlu dikawal realisasi hasil riset yang direkomendasikan.

KEPALA BARESKRIM“Perlu diriset apa sebenarnya yang menjadi penghambat percepatan pembangunan di daerah ini,” kata Gubsu Gatot Pujo Nugroho dalam diskusi bulanan yang diselenggarakan DRD Sumut di Balitbang, Medan, kemarin.

Gubsu Gatot Pujo Nugroho didampingi Staf Ahli Riadil Akhir, Kepala Bappeda Sumut Arsyad Lubis dan Kadis Kominfo Sumut Jumsadi Damanik. Dari DRD Sumut hadir Ketua Prof Dr Ir Ilmi Abdullah MSc yang juga Rektor Institut Teknologi Medan (ITM), Wakil Ketua Ir H Tohar Suhartono IPMT, Sekretaris H Zulkholis dan Kepala Badan Litbang Provsu Alwin.

Gatot juga meminta agar DRD bisa meriset untuk menyerap aspirasi dan ide-ide cemerlang anak muda di daerah ini. Dia mencontohkan, adanya ide dan karya besar anak muda Sumut yang mampu membuat alat penghemat energi dan meminimalisir karbon. Ide dan karya tersebut segera ditumbuhdikembangkan untuk memotivasi karya generasi muda yang kreatif.

Dalam kesempatan itu, DRD Sumut melaporkan sejumlah kegiatan di antaranya berbagai kegiatan rutin seperti diskusi mingguan dan bulanan tentang persoalan aktual di Sumut seperti tentang kawasan Medan-Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro), Ketahanan Pangan, serta mitigasi dan penanggulangan bencana.

Untuk kawasan Mebidangro, DRD menilai pentingnya komitmen kabupaten/kota terkait untuk merealisasikan kerjasama konsep tersebut. Termasuk juga perlunya Peraturan Gubernur Sumut (Pergubsu) untuk percepatan Mebidangro.

Masalah Ketahanan Pangan, DRD memberi masukan perlunya pemerataan infratruktur dan akses pertanian seperti irigasi. Termasuk juga perlunya peningkatan teknologi agar bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian dengan lebih efisien.

Bahkan, DRD melihat, Pemprovsu perlu mengeluarkan kebijakan khusus dalam pengelolaan produksi pertanian.

Masukan lainnya tentang mitigasi dan penanggulangan bencana. Khusus masalah gunung api, diharapkan perlunya kajian yang berkesinambungan.

Dari kajian itu, diharapkan bisa meminimalisir dampak bencana tersebut. Begitu juga, perlu juga pemetaan lokasi-lokasi daerah rawan bencana dan teknis penanggulangannya.

Tentang KEK Sei Mangkei, DRD merekomendasikan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempercepat penerbitan status lahan Hak Guna Bangunan (HGB) bagi perusahaan-perusahaan yang menanamkan investasi di kawasan khusus tersebut.

Diharapkan juga, anggota legislator asal Sumut di pusat baik DPR maupun DPD untuk mendesak komitmen politik pemerintah pusat tekait UU 39/2009 tentang KEK Sei Mangkei.

Mengenai Sei Mangkei, Gubsu mengaku, dalam waktu dekat ini akan diterbitkan Pergubsu tentang pelimpahan wewenang kepada administrato KEK Sei Mangkei. Gubsu mengharapkan, KEK Sei Mangkei berjalan dengan prinsip zona industri rendah karbon (low carbon industry zone).

Di kesempatan itu, Wakil Ketua DRD Tohar Suhartono mengusulkan perlunya di Sumut dibentuk dewan riset energi daerah agar bisa mengkaji lebih jauh potensi dan kesiapan energi yang ada di daerah ini. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *