Pengacara dan LSM Kecam Putusan Prapid Komjen BG Dikabulkan PN Jaksel

MEDAN | Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang menerima gugatan praperadilan Komjen Pol BG, Senin (16/2/2015), memicu reaksi masyarakat di Medan.

KEPALA BARESKRIMRatusan orang dari elemen pengacara dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), menyikapi putusan tersebut dengan menggelar aksi turun ke jalan.

Sambil membakar ban bekas di jalan raya, massa mengecam putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang dituding turut dalam persekongkolan untuk melemahkan komisi pemberantasan korupsi (KPK), dengan memenangkan gugatan praperadilan seorang tersangka korupsi.

Protes atas putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan tersebut, dilampiaskan ratusan massa anti korupsi yang diprakarsai lembaga bantuan hukum (LBH) Medan dengan menggelar unjuk rasa di depan gedung kantor Pos Besar Medan, di kawasan Lapangan Merdeka.

Reaksi kekecewaan atas putusan itu juga diperlihatkan massa dengan membakar ban bekas di ruas jalan. Sejumlah spanduk dan poster berisi ‘Save KPK dan Indonesia Darurat Korupsi’, turut mereka usung.

Sementara dalam mimbar bebas yang mereka gelar di tengah lalu lalang pengendara, pengunjukrasa secara tegas menolak pelemahan KPK dan kriminalisasi seluruh pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.

Massa menilai, dengan diterima gugatan praperadilan Komjen Pol BG, berarti bakal membuat posisi KPK semakin terancam. Selain membuat koruptor merajalela, setiap pelaku korupsi yang terjerat juga bakal melakukan hal sama dengan acuan kemenangan gugatan praperadilan Komjen Pol BG.

Tidak adanya sikap tegas Presiden Jokowi dalam penyelesaian konflik KPK – Polri, juga dituding sebagai bentuk konspirasi terselubung. Padahal, sejauh ini KPK lebih dipercayai masyarakat dalam penuntasan segala kasus korupsi, dibandingkan Polri dan Kejaksaan. terbukti, selama 11 tahun berdiri, KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 249 Triliun, baik bidang pencegahan maupun penindakan.

Rencananya, massa akan terus menggelar aksi setiap hari dengan jumlah lebih besar, sampai Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pihak yang membela kelompok koruptor. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *