5 Pimpinan Fraksi Sampaikan 5 Butir Tuntutan Interpelasi

MEDAN | Sebanyak lima pimpinan atau ketua fraksi DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan 5 butir tuntutan interpelasi (hak bertanya) terhadap Gubsu Gatot Pujo Nugroho, selanjutnya diserahkan ke Ketua DPRDSU, agar dibahas di paripurna dewan.

Penggagas InterpelasiKEPALA BARESKRIMKelima ketua fraksi tersebut, yakni H Saleh Bangun (Fraksi Demokrat), Yantoni Purba (Fraksi Gerindra), Aduhot Simamor (Fraksi Hanura), Anhar A Monel (Fraksi Nasdem) dan Robbi Agusman Harahap (Fraksi PKB/Gabungan).
Tuntuitan-tuntutan itu itu disampaikan dalam konfrensi pers kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (9/3/2015).

Direncanakan, Selasa, 10 Maret 2015, materi itu disampaikan secara langsung ke Ketua DPRD Sumut, H Ajib Shah bersama berkas dukungan yang ditandatangani 57 anggota dewan yang terdiri dari 8 fraksi.

“Rencananya akan kami serahkan langsung berkas dukungan interpelasi ini kepada pimpinan DPRD Sumut. Tapi berhubung para pimpinan dewan sudah pulang, maka berkas ini akan kami serahkan langsung besok,” kata Ketua Fraksi Hanura Aduhot Simamora.

Aduhot menekankan, pernyerahan berkas dukungan interpelasi ke pimpinan dewan tersebut bertujuan agar pimpinan dewan segera membahas dan mengagendakan paripurna intepelasi.

“KIta berharap lebih cepat lebih baik diprosesnya, agar interpelasi ini segera maju ke paripurna. Sebab kita ingin interpelasi ini sebagai pintu masuk perbaikan Sumut kedepan,” tegas Aduhot.

Sementara Yantoni Purba menjelaskan, lima poin interpelasi yang diharapkan segera dijawab oleh Gubsu. “Pertama, hasil audit BPK tahun 2013 terhadap laporan keuangan Pemprovsu tahun 2013. Kedua, Pertauran daerah tentang APBD Sumut tahun 2012,2013, dan 2014,” jelasnya.

Selanjutnya ketiga, jelas Yantoni, Keputusan Mendagri No 900-3673 tahun 2014 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Sumut tentang P-APBD tahun 2014 dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran P-APBD tahun 2014 tanggal 16 September.

Keputusan Mendagri No.903-3749 tahun 2014 tentang Ranperda Provinsi Sumut tentang APBD tahun 2015 dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD tahun 2015.

Keempat, lanjut Yantoni, interpelasi terkait azas kepatutan dan etika pemerintahan dalam pengangkatan PNS untuk mengisi jabatan struktural dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemprovsu.

Dan kelima, intrepelasi terkait pengaduan masyarakat dan pemerintahan kabupaten dan kota terkait utang-utang Pemprovsu baik dalam bentuk dana bagi hasil, bantuan keuangan provinsi, hingga utang kepada pihak ketigas untuk proyek-proyek Pemprovsu yang bersumber dari PABD 2014 dan P-APBD 2014.

Sementara itu, data diperoleh Mimbar dari 100 anggota terdiri 9 fraksi di DPRDSU, sebanyak 57 anggota dewan dari 9 fraksi telah menandatangani dukungan interpelasi terhadap Gubsu.

Sementara fraksi yang 100 persen anggota dewannya menandatangani mendukung intepelasi yakni, Fraksi Demokrat sebanyak 14 orang, Gerindra sebanyak 12 orang, Hanura 10 orang dan Nasdem 5 orang.

Kemudian selebihnya yakni Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 7 orang, Fraksi Keadilan Persatuan Bangsa atau gabungan sebanyak 6 orang, Fraksi PAN 2 orang, dan Golkar 1 orang. Adapaun nama-nama 57 anggota dewan yang telah menandatangani intrepelasi tersebut yakni, Saleh Bangun (Demokrat), Yantoni Purba (Gerindra), Aduhot Simamora (Hanura), Robby Agusman Harahap (PKB/Gabungan), Sopar Siburian (Demokrat), Anhar A Monel (Nasdem), Astrayudha Bangun (Gerindra), Fajar Waruru (Gerindra), dan Rinawati Sinaturi (Hanura).

Kemudian, Robby Anangga (Hanura), Darwin Lubis (Hanura), HM Nezar Djoely (Nasdem), ISkandar Sakty Batubara (PAN), Jusliki Simorangkir (PKB/Gabungan), Tigor Lumbantoruan (PKB/Gabungan), Fanatona Waruwu (Hanura), Inge Amelia (Nasdem), Aripay Tambunan (PAN), Patar Sitompul (Hanura), Jantoguh Damanik (PDIP), Wasner Sianturi (PDIP) dan Sri Kumala (Gerindra).

Selanjutnya, Philips Perwira Juang Nehe (PKB/Gabungan), Sonny Firdaus (Gerindra), Firman Sitorus (Hanura), Toni Togatorop, Sutrisno Pangaribuan (PDIP), Januari Siregar (PKB/Gabungan), Rony Reynalodo Situmorang (Demokrat), Muhri Fauzi Hafiz (Demokrat), Guntur Manurung (Demokrat), Syahrial Tambunan (Demokrat), Ebenejer Sitorus (Hanura), dan Ramses Simbolon (Gerindra).

Kemudian Zahir (PDIP), Sarma Hutajulu (PDIP), Richard Sidabutar (Gerindra), Ari Wibowo (Gerindra), Janter Sirait (Golkar), Jubel Tambunan (Nasdem), Ajie Kariem (Gerindra), Augus Napitupulu (PDIP), Herman Sembiring (PDIP), Zeira Salim Ritonga (PKB/Gabungan), Zulkifli Effendi Siregar (Hanura), HT Milwan (Demokrat), Parlinsyah Harahap (Gerindra), dan Arifin Nainggolan (Demokrat).

Kemudian Mustofawiyah Sitompul (Demokrat), Donald Lumbanbatu (Gerindra), Jenny R Berutu (Demokrat), Lidiane Lase (Demokrat), Hj Meilizar latief (Demokrat), Delmeria (Nasdem), Tiaisah Ritonga (Demokrat), Hartoyo (Demokrat) dan Solomo T.R. Pardede (Gerindra).

Sementara itu terpisah, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Indra Alamsyah mengaku fraksinya samasekali tidak ada melarang anggotanya jika ada yang ingin mendukung interpelasi.

Sebab, sebut Indra Alamsyah, pengajuan interpelasi merupakan hak masing-masing dewan. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *