Gatot Diminta Mundur Jadi Gubernur Sumut

MEDAN | Forum Masyarakat Peduli Sumatera Utara (Formad Sumut) meminta Gubernur Gatot Pujo Nugroho segera mundur dari jabatannya, karena diduga terlibat dalam korupsi APBD Sumut mulai tahun anggaran 2011-2015.

Demo GatotKEPALA BARESKRIMHal itu disampaikan Formad Sumut dalam aksi unjuk rasa, di gedung DPRD Sumut, Selasa (24/3/2015) di halaman DPRD Sumut.

Presidium Formad-Sumut, Kamaluddin Lubis bersama etnis Sumut dalam orasinya mengatakan, Gatot telah gagal dalam memimpin Sumut, karena tidak dapat memberikan pembangunan yang berkeadilan, sejahtera dan merata di Sumut.

Gatot Pujo dinilai tidak dapat menjalankan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan birokrasi yang bersih (clean goverment).

Gubernur Sumatera Utara itu juga, dinilai telah melakukan pembiaran terhadap konflik tanah, konflik buruh, konflik lingkungan dan konflik pertambangan.

Oleh karena itu, massa meminta Gatot segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Sumut. Masyarakat juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumut, Kejagung dan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adanya korupsi berdasarkan temuan BPK terhadap LKPJ APBD tahun anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang melibatkan Gubernur Gatot.

Diantaranya, pemberian bantuan hibah sebesar Rp 5 Miliar yang diambil dari dana Bansos tahun 2011, untuk pembangunan asrama mahasiswa di Mesir.

Gatot dinilai telah menyalahi kewenangannya (abuse of power) dengan melakukan kompromi Politik luar negeri dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pembayaran utang kepada pihak ketiga, sebesar Rp 265 miliar lebih yang diambil dari APBD 2015. Dalam hal ini, Gatot dinilai melakukan persekongkolan dengan kroni politik dan pengusaha karena anggaran proyek telah disahkan tahun 2013, dikerjakan pada 2014 dan dibayar menggunakan anggaran tahun 2015.

Indikasi korupsi lain yang disoroti massa, yaitu terjadinya pembengkakan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun 2013 yang proses pengesahannya tidak dengan prosedur yang benar. Sebab anggaran yang disahkan DPRD Sumut sebesar Rp1,5 triliun, namun realisasi di lapangan mencapai Rp2,6 triliun.

Oleh karena itu, massa meminta anggota dewan untuk menggunakan hak politiknya dengan melakukan hak angket dan hak interpelasi guna meminta pertanggungjawaban Gatot sebagai Gubernur Sumut atas segala permasalahan yang terjadi di Sumatera Utara. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *