Gubernur, Wagub dan Sekda Tak Hadir Paripurna DPRD Sumut

MEDAN | Persentase kehadiran anggota DPRD Sumut dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sama-sama minim khususnya saat membahas masalah hasil reses masa sidang II tahun 2014-2015 di ruang rapat paripurna, gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (24/3/2015).

Paripurna DPRDSUKEPALA BARESKRIMAwalnya, saat pembukaan paripurna peserta yang hadir cukup banyak. Kursi dewan dilengkapi dengan nama masing-masing anggota dewan banyak terisi.

Saat paripurna hendak dibuka. Seorang anggota DPRD Sumut mempertanyakan ketidakhadiran Gubsu, Gatot Pujo Nugroho dan Wagubsu, HT Ir Erry Nuradi dan Plt Sekda Provsu, Ir Hj Sabrina MSi.

Hanya Asisten Administrasi Umum dan Aset, Drs Muhammad Fitryus SH MSP yang hadir mewakili Pemprovsu mengatakan, ketidakhadiran Gubsu dan Wagubsu karena ada monitoring evaluasi KPK di Kantor Gubsu yang juga dihadiri unsur Kementerian Kelautan, ESDP dan Kehutanan serta Lingkungan Hidup. Sedangkan Plt Sekda Provsu karena ada pembukaan pra Musrembang.

Tetapi, memasuki pembahasan hasil reses masa sidang I 2014-2015, kehadiran anggota DPRD Sumut berkurang drastis. Saat masuk usai makan siang hingga pukul 15.30 WIB, anggota DPRD Sumut yang hadir hanya 50-an. Sementara kursi untuk undangan yang dikhususnya pimpinan SKPD dan jajarannya juga terlihat banyak kosong.

Ketidakseriusan juga terlihat saat sejumlah juru bicara masing-masing daerah pemilihan (Dapil) membacakan hasil reses.

Ada jubir yang hanya membuka dan mengenal anggota resesnya dan langsung menutup serta menyerahkan hasil reses kepada pimpinan DPRD Sumut.

Ada juga jubir yang tidak membacakan hasil reses tetapi minta hasil reses ditindaklanjuti dan diimplementasikan.

Ada jubir yang kecewa karena pimpinan SKPD tidak hadir. Seperti disampaikan Toni Togatorop dari Dapil Sumut 11. Dia lebih mengkritisi dan sangat kecewa karena banyak pimpinan SKPD Pemprovsu tidak hadir.

“Saya melihat SKPD kurang peduli, banyak sekali pimpinan SKPD yang tidak hadir. Padahal, hasil reses ini bisa menjadi kebijakan pembangunan di Sumut,” katanya.

Dia menegaskan, SKPD harus serius menyikapi, jangan membuat anggota DPRD Sumut ini dijuluki pembohong karena tidak ada hasil reses yang direalisasikan.

“Kita minta laporan reses ini disikapi, diakomodir, dimasukkan dalam Musrenbang Pemprovsu dan harus memperjuangkan kepentingan yang menyentuh aspirasi rakyat,” ucapnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *