Kemenhut: Banyak Pengusaha Kayu Belum Punya Sertifikat Legal

MEDAN | Pelaku usaha di bidang kehutanan wajib memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Kewajiban itu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014.

KEPALA BARESKRIM“Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diberlakukan secara penuh per 1 Januari 2015, sehingga pelaku usaha di bidang kehutanan wajib punya S-LK,” kata Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Ir Dwi Sudharto MSi, Kamis (26/3/2015), di Grand Antares Medan.

Dwi Sudharto berbicara sebagai narasumber pada Rakor Pelaksanaan Percepatan SVLK dihadiri 200 peserta dari dinas yang membidangi kehutanan, perindustrian dan perdagangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil sosialisasi pada beberapa sentra IKM di Jepara, Surabaya, Semarang, Denpasar, Solo, Cirebon dan Jakarta, ternyata masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum memiliki SVLK dikarenakan sulitnya memperoleh perizinan yang diterbitkan oleh SKPD terkait.

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi dimaksud, perlu diberikan solusi bagi pelaku usaha yang belum memiliki S-LK tersebut diantaranya melalui sertifikasi secara berkelompok.

Sesuai data Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai Maret 2015 terdapat 41 perusahaan dan industri kehutanan di Sumut yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.”Ini berarti, Sumut sudah menuju 100 persen produk kayu legal dan bersertifikat,” katanya.

Dwi Sudharto menjelaskan, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi pengelolaan hutan dan sertifikasi legalitas kayu.

“Proses ini diawasi masyarakat sipil guna memeriksa legalitas kayu dan produk dari kayu yang dipanen, diolah dan dibeli dari Indonesia,” ujarnya.

Dikatakannya, tujuan penerapan SVLK guna pemberantasan ilegal logging dan illegal timber trading, perbaikan tata kelola kehutanan, kepastian jaminan legalitas kayu.

Dia menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan sertifikasi termasuk pendampingan.

Menurutnya, dilakukan dalam rangka persiapan sertifikasi serta penilikan pertama bagi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas sampai dengan 6.000m3/tahun dan IKM secara berkelompok dalam rangka mempercepat perolehan SVLK bagi IKM.

SVLK bersifat mandatory bagi semua pelaku usaha yang memperdagangkan kayu dan produk kayu. SVLK juga saat ini telah diakui oleh beberapa negara pasar utama produk kayu Indonesia seperti Uni Eropa dan Australia, saat ini SVLK sedang dalam proses negosiasi dengan Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat dan Kanada.

“Melalui peraturan baru tersebut, mulai 1 Januari 2015, sertifikasi legalitas kayu diberlakukan menyeluruh bagi produk perkayuan termasuk mebel kayu atau furniture yang sebagaimana kita maklumi sebagian besar produsen tersebut tergolong sebagai kategori industri kecil dan menengah atau IKM Mebel,” katanya.

Solusi tadi merupakan upaya untuk mempercepat SVLK bagi IUIPHHK kapasitas s.d 6.000 m3/tahun dan IKM Mebel yang dimulai dengan Rapat Koordinasi 3 (tiga) Dirjen (Dirjen Bina Usaha Kehutanan KemenLHK, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan Dirjen IKM Kemenperin). (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *