Pemerintah Dinilai Tak Serius Tangani Cyber Crime

JAKARTA | Pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak serius dalam menangani masalah cyber crime. Sebab seharusnya potensi kejahatan cyber tak boleh dianggap remeh, karena berpotensi menganggu ketahanan nasional.

KEPALA BARESKRIM“Saya lihat sampai hari ini pemerintah belum ada keseriusan dalam menangani masalah cyber,” kata pengamat masalah cyber, Fahmi Fahruddin dalam diskusi “Mengapa blokir situs online?” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4/2015).

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah lebih serius mendalami terkait kriteria-kriteria pengaturan pemblokiran situs yang diduga menyebarkan paham radikal.

Sebab, pemblokiran tidak boleh dilakukan atas dasar suka atau tidak terhadap media tersebut.

Fahmi menambahkan, persoalan radikalisme Islam seharusnya bisa diatur di dalam aturan perundang-undangan seperti paham komunisme.

“Paham komunisme toh bisa diundangkan. Bahwa itu tidak boleh disebarluaskan, Bagaimana dengan radikalisme Islam ini, apakah bisa diundangkan? Karena apa, cyber, internet sebagai alat mengikuti apa aturannya. BNPT sebagai aparat juga mengikuti apa aturannya. Jadi ini aturannya pengaruhi BNPT, BNPT pengaruhi cyber. Jadi ini yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah,” katanya. (inl/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *