Dewan Kritik Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Sumut

MEDAN | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menilai pelayanan informasi publik di sejumlah portal milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) sangat buruk.

KEPALA BARESKRIMBahkan, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumatera Utara terkesan hanya meninggikan anggaran sematan, tanpa ada peningkatan informasi yang memadai bila disbanding anggaran yang dianggarkan setiap tahun.

Anggota Komisi A, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, selama ini keberadaan website di jajaran Pemprov Sumut yang menjadi domain Diskominfo tidak maksimal.

Termasuk untuk informasi mengenai kegiatan dan produk hukum yang seharusnya bisa diakses oleh publik. “Kenapa selama ini, website yang ada, kurang up to date. Begitu juga dengan produk hukum dan peraturan lainnya, sulit sekali untuk diakses,” ujar Sutrisno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A bersama dengan Biro Hukum dan Pemerintahan, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) serta Biro Otonomi Daerah (Otda), kemarin.

Dia mencontohkan website DPRD Sumut yang isinya dinilai sangat tidak informatif. Padahal pengelolaannya ada di sekretariat dewan yang menjadi bagian dari Pemprov melalui Diskominfo Sumut.

Hal ini juga sempat menjadi perhatiannya, mengingat kegiatan dewan cukup banyak. Begitu juga dengan produk hukum (Perda) dan informasi penting lainnya untuk dibuka ke publik, namun tidak dikelola maksimal.

“Saya contohkan saja seperti website DPRD Sumut, itu kan ada di sekretariat, berarti pengelolaannya dibawah koordinasi Diskominfo. Tetapi isinya cuma foto-foto dewan. Sedangkan informasinya kurang up to date,” katanya.

Dia juga meminta agar pengelolaan informasi bisa lebih maksimal. Sebab saat ini, keterbukaan menjadi salah satu poin penting dalam mengelola pemerintah dimata masyarakat. Sehingga Diskominfo menurutnya perlu serius memperhatikan keberadaan website yang ada di seluruh jajaran Pemprov Sumut termasuk di DPRD Sumut sendiri. “Kami minta agar media (website) yang ada perlu diperhatikan,” sebutnya.

Menjawab hal itu, Kepala Diskominfo Sumut Jumsadi Damanik mengatakan, jika saat ini pihaknya sudah mengunggah (upload) produk-produk hukum yang dikeluarkan Pemprov.

Dirinya juga menjelaskan bahwa dalam rangka transparansi, dirinya menyebutkan saat ini akses untuk mendapatkan informasi dari pemerintah sudah sangat mudah.

“Kita sudah berikan akses itu. Produk hukum juga sudah bisa diakses. Ini dalam rangka transparansi. Disitu (www.sumutprov.go.id) berita kita sudah update,” katanya.

Jumsadi juga mengungkapkan program Jalan Tol Informasi untuk mempercepat akses. Disebutkannya bahwa saat ini Pemerintah sedang membangun sambungan serta optik penghubung jaringan. Salah satunya adalah antara Pulau Sumatera dengan Kepulauan Nias di dasar laut. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *