Tunggakan Hutang Pemprov Sumut Rp 2,2 T

MEDAN | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini dinilai tengah berada dalam posisi di ujung tanduk. Dengan tunggakan hutang Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dan Dana Bagi Hasil yang mencapai total Rp2,2 triliun, kepemimpinan Gatot Pujonugroho pun dipertanyakan.

KEPALA BARESKRIM“Dengan total hutang mencapai Rp2,2 triliun, kita menilai saat ini Sumut sedang berada di ujung tanduk,” tutur Anggota DPRD Sumut dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zeira Salim Ritonga, SE, Senin (13/4/2015).

Hal itu diungkapkannya, menanggapi Hari Jadi ke67 Pemprov Sumut yang jatuh pada tanggal 15 April mendatang.

Dikatakan Zeira, buruknya tata kelola manajemen keuangan Pemprovsu membuat masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap pemimpin mereka, Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Kondisi yang terjadi di Sumatera Utara pada usia ke-67 ini, menurutnya merupakan sesuatu yang miris dan patut menjadi bahan refleksi serius bagi semua pemangku kepentingan.

“Memalukan sekali, usia Sumut sudah tua tapi sekarang malah diujung tanduk,” sesal Anggota Dewan dari Dapil Sumut VI meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan tersebut.

Anggota Komisi D DPRDSU membidangi pembangunan ini mengungkapkan, menelisik perkembangan terkini daerah Sumut sampai pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubsu tahun anggaran 2014 pada Selasa (7/4) lalu, dapat dilihat jelas bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar pasak dari tiang.

Hutang sangat banyak lantaran tata kelola manajemen keuangan daerah kacau balau bahkan kental beraroma korup. Sehingga target PAD sekira Rp8 triliun hanya terpenuhi Rp6 triliun saja. Fakta tidak tercapainya target PAD Sumut diyakini Zeira berkorelasi erat terhadap faktor SDM aparat pemerintah yang kurang baik.

Karena itulah, kata Zeira, bila nantinya pada tanggal 20 April, usulan penggunaan hak interpelasi yang digagas dewan gol, maka tunggakan hutang sebesar Rp2,2 triliun tersebut termasuk salah satu hal yang paling krusial yang akan dipertanyakan.

“Kita akan pertanyakan kenapa keuangan Sumut tidak mencapai target. Kenapa kita masih punya banyak hutang. Keuangan kita lagi kolap namun target pencapaian APBD tidak tercapai. Proyek Bantuan Keuangan Provinsi (Proyek BDB) merupakan proyek gagal,” sebutnya.

Lantas bagaimana agar Sumut tidak berada di ujung tanduk, Zeira mengungkapkan mengacu temuan 100 anggota DPRDSU soal jalan rusak di penjuru Sumut saat reses pada Maret 2015 kemarin, sudah saatnya Gubsu membuktikan kepada warga Sumut bahwa kepemimpinannya terlepas dari isu korup terkait tata kelola keuangan Pemprovsu.

“Selanjutnya Gubsu juga harus sigap menempatkan birokrat pada tempat-tempat potensial tanpa negosiasi sesuai prinsip the right man in the right place,” sebutnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *