Dewan Desak Kemenhut Stop Operasional Taman Simalem Resort

MEDAN | Penasihat FP Gerindra DPRD Sumut, Ir Astrayuda Bangun mendesak Kemenhut (Kementerian Kehutanan) untuk segera menindak tegas PT MIL (Merek Indah Lestari) pengelola Taman Resort Simalem yang diduga beroperasi di kawasan hutan lindung Register 3K di Desa Sikodonkodon Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Provinsi Sumut demi tegaknya supremasi hukum.

KEPALA BARESKRIMPadahal, Menhut semasa dijabat MS Kaban sudah menegaskan, bahwa PT MIL berada dikawasan hutan lindung Register 3 K sesuai SK Menhut No44/2005 tentang kawasan hutan, tapi hingga kini belum ada tindakan tegas.

“Bahkan perusahaan pengelola Taman Resort Simalem ini tetap melakukan aktifitas membangun fasilitas berupa hotel maupun penunjang objek wisata,” ujar Astrayuda Bangun kepada wartawan, Senin (27/4/2015), di DPRD Sumut.

Padahal, Pemprop juga sudah secara tegas menyatakan, operasional PT MIL sudah melanggar RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Propinsi, sehingga Pansus RTRW ketika itu tidak bersedia mengeluarkan areal PT MIL dari kawasan hutan lindung.

“Jika demikian halnya, perusahaan tersebut harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Kita minta Kejaksaan dan Kepolisian segera menyelesaikan proses hukumnya secara tuntas. Jangan sampai persoalan ini didiamkan begitu saja,” tutur anggota dewan Dapil IX Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini.

Politisi Gerindra mendesak Kemenhut, untuk segera memerintahkan PT MIL menghentikan operasionalnya di kawasan hutan Register 3 K.

Menurutnya, Taman Simalem Resort yang dikelola PT MIL beroperasi di daerah Hutan Lindung Sikodon-kodon Kabupaten Karo. Bahkan, dilaporkan, meski berada di daerah hutan lindung namun perusahaan ini belum mengantongi izin.

“Jika beroperasi tanpa izin, berarti melanggar UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan,” tegasnya.

Penting menjadi pertanyaan legislatif, ujar anggota Komisi D ini, Taman Simalem Resort yang dibangun sekira 11 tahun yang lalu kini tetap beroperasi, bahkan sudah melakukan pengutipan retribusi terhadap para pengungjung sebesa Rp250 ribu/mobil.

“Sangat berbahaya jika Taman Simalem Resort tetap dibiarkan beroperasi, tanpa dilakukan penghijauan, karena keberadaannya persis di bibir Danau Toba yang merupakan daerah tangkapan air. Bisa dibayangkan bila perambahan hutan terus berlangsung di daerah tersebut, masyarakat yang berada dibawah areal Taman Simalem Resort, yakni Desa Sikodon-kodon terancam bencana banjir longsor,” tandasnya.

Ditambahkan Astrayuda, kasus perambahan hutan ini sebelumnya sudah pernah diproses oleh Polres Karo dan pembangunan Taman Simalem Resort sempat dihentikan. Namun seiring berjalannya waktu, pembangunannya kembali berlanjut hingga kini.

“Perlu diketahui, dari 206 Ha luas areal PT MIL, sebagian besar melanggar peta RTRW Sumut dan seluas 1,7 hektar masuk kawasan hutan Register 3K Sibuaten dengan perincian 0,7 hektar jalan dan 1 hektar untuk pertapakan hotel,” tandas Astrayuda.

Persoalan ini harus menjadi perhatian serius Bupati Karo, tegas Astra, jika benar PT MIL tidak memiliki izin mendirikan bangunan sesuai amanah Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Karo No6/2012 tentang retribusi perizinan tertentu, harus segera dibongkar seluruh bangunan yang telah ada.

“Bupati Karo wajib membongkar seluruh bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB, karena telah merugikan daerah Kabupaten Karo. Apabila tidak dibongkar berarti Pemkab pilih kasih dalam menegakkan Perda dimaksud,” tegas Astrayuda sembari mendesak Komisi A dan B segera memanggil PT MIL selaku pengelola Taman Simalem Resort. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *