Peluang OTDA Hadapi Tantangan MEA

LANGSA | Momentum regionalisasi yang ditandai dengan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan peluang bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing.

Marzuki pada hari otda ke 19KEPALA BARESKRIMUntuk itu, otonomi daerah (Otda) menjadi faktor penguat bagi setiap daerah khususnya dalam mendorong keluarnya arus barang dan jasa dari daerah untuk bersaing di kancah regional asia tenggara.

Demikian sambutan Menteri Dalam Negeri RI, Thajo Kumolo yang dibacakan Wakil Walikota Langsa, Drs Marzuki Hamid MM, pada upacara peringatan Hari Otda ke 19 di halamam Kantor Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPKA) setempat, (27/4/2015).

Dikatakan, untuk meningkatnya perekonomian masyarakat di daerah pada gilirannya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mewujudkan kerukunan antar suku dan agama dan meminimalisir berbagai pengaruh-pengaruh dari dalam dan luar negeri yang memunculnya tindakan-tindakan radikalisme serta mengancam keamanan nasional, regional dan global.

Karena Otda merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus dimaknai sebagai kesempatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Lebih lanjut Thajo Kumolo mengatakan, kebijakan Otda kedepan dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan di tengah-tengah kemajemukan tingkat lokal, regional maupun nasional, otda dituntut untuk menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintah daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Selain itu, otda dituntut untuk mengharmoniskan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah yang merefleksikan perlunya kesiapan kapasitas pengetahuan serta ketrampilan masyarakat, terutama bagi generasi muda yang pada puluhan tahun mendatang menghadapi bonus demografi.

Bahkan, otda juga ditantang untuk dapat mengelola daerah-daerah otonom baru baik provinsi, kabupaten/kota. Saat ini terdapat sebanyak 542 daerah otonom yang terdiri dari 35 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

“Jumlah yang masif ini disatu sisi memerlukan berbagai pengaturan yang bersifat generik untuk menjamin sinergisitas perencanaan dan pembangunan secara nasional. Di sisi lain, karakteristik setiap daerah tetap diakomodir termasuk bagi daerah yang bersifat khusus maupun istimewa,” ujarnya. (man/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *