LKPj Walikota Tanjungbalai Kerap Terlambat

TANJUNGBALAI | Sejak menjabat sebagai Walikota Tanjungbalai, 7 Februari 2011, H Thamrin Munthe selalu terlambat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj).

KEPALA BARESKRIMDPRD pun diminta mengajukan hak angket atau hak bertanya terkait ini. bahkan, akibat sering tidak tepat waktu, LKPj Walikota pernah ditolak DPRD pada 2012 lalu. Namun, DPRD kembali dapat menerimanya setelah ada intervensi dari Gubernur Sumatera Utara.

“Setahu saya, sejak tahun 2011 lalu, setiap penyampaian LKPj akhir tahun anggaran, tidak pernah dilakukan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Bahkan, penyampain LKPj Walikota Tahun Anggaran (TA) 2012 lalu sempat ditolak DPRD Kota Tanjungbalai. Namun akhirnya diterima, setelah Gubernur Sumatera Utara ikut campur tangan,” jelas Taufik Hidayat, Sekretaris DPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Tanjungbalai, kemarin, diTanjungbalai.

“Dan keterlambatan yang sama kembali terjadi terhadap LKPj TA 2014, yang hingga saat ini belum juga disampaikan ke DPRD. Oleh karena itu, sebenarnya, sudah saatnya DPRD Kota Tanjungbalai menggunakan haknya untuk mempertanyakan alasan keterlambatan itu kepada walikota. DPRD bisa mengajukan hak angket dalam masalah ini,” ujarnya.

Menurut Taufik Hidayat, perlunya DPRD menggunakan haknya untuk bertanya kepada Walikota, karena penyampaian LKPJ tersebut erat berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Dalam hal ini, DPRD bisa menggunakan hak angket atau hak bertanya terhadap masalah ini. selain itu, akunya, penyampaian LKPj tersebut juga sudah merupakan kewajiban dari setiap kepala daerah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Seperti diketahui, baru-baru ini, Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (PKAPPD) Kota Tanjungbalai telah memberikan rapor merah kepada Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munthe dan DPRD Kota Tanjungbalai.

Pemberian rapor merah tersebut terkait keterlambatan dalam penyampaian LKPj Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2014.

Sebelumnya, Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (PKAPPD) Kota Tanjungbalai memberikan rapor merah kepada Walikota Tanjungbalai, H Thamrin Munthe, dan DPRD Kota Tanjungbalai.

Pemberian rapor merah tersebut terkait dengan keterlambatan dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA) 2014.

Soalnya, hingga (22/4/2015), DPRD Kota Tanjungbalai belum menggelar rapat paripurna terkait dengan penyampaian LKPj Walikota Tanjungbalai Tahun 2014.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 17 ayat (1) dikatakan, LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Saya baru tadi menerima draf LKPJ Tahun 2015 dari sekretariat DPRD. Dan sampai saat ini, belum ada rapat paripurna DPRD terkait dengan penyampaian LKPJ tersebut,” ujar Hj Nessy Aryani Sirait, Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Tanjungbalai kepada Wartawan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Surya Dharma AR dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nasional H Ridwan Ritonga. Katanya, selain belum ada rapat paripurna DPRD tentang penyampaian LKPj Tahun 2014, mereka juga baru pada hari itu menerima drafnya. (man/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *