Warga Karo Terancam ‘Lost Generation’

MEDAN | Kalangan DPRD Sumut mendesak pemerintah pusat segera menetapkan erupsi Gunung Sinabung menjadi bencana nasional dengan memasukkan nomenklatur anggaran pengungsi di APBN, karena Kabupaten Karo maupun Pempropsu kelihatannya tidak mampu lagi mengatasi penderitaan masyarakat Karo yang sudah 5 tahun ‘dihantui’ letupan-letupan Sinabung, sehingga tidak bisa lagi beraktifitas dan hanya mengalami penderitaaan di pengungsian.

KEPALA BARESKRIMDesakan itu diungkapkan Penasihat FP Gerindra DPRD Sumut Ir Astrayuda Bangun dan anggota F-PDI Perjuangan Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (3/5/2015), di Medan menanggapi semakin berlarutnya penderitaan masyarakat Karo akibat erupsi Gunung Sinabung.

“Tidak ada kata lain, untuk menyelamatkan masyarakat Karo dari keterancaman ‘lost generation’, pemerintah pusat harus segera menetapkan erupsi Gunung Sinabung menjadi bencana nasional. Pemkab Karo dan Pempropsu kita harapkan bergerak cepat membuat surat ke pemerintah pusat dengan menyatakan tidak sanggup lagi menangani korban erupsi Gunung Sinabung,” tandas Astrayuda.

Baskami menceritakan bagaimana kondisi masyarakat pengungsi saat ini yang sudah lima tahun lebih tidak bisa lagi melakukan aktifitasnya bertani, karena hampir seluruh areal pertanian dan rumah-rumah mereka sudah hancur diterjang lahar panas dan dingin maupun bebatuan menutupi sawah maupun ladang mereka dari muntahan Gunung Sinabung.

“Ketika Komisi D melakukan rapat dengar pendapat dengan Balai Wilayah Sungai Sumut terungkap, hampir 70 juta meter kubik debu vulkanik yang akan berubah jadi lahar dingin dari muntahan Sinabung siap mengalir ke areal pertanian. Ini tidak bisa bisa ditangani lagi oleh pemerintah daerah maupun Pempropsu. Belum lagi bebatuan yang begitu besar sudah memporak-porandakan areal pertanian penduduk. Tidak ada kata lain, harus ditetapkan jadi bencana nasional,” tandas Astrayuda.

Astra yang juga anggota dewan dari Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini bahkan mengigatkan Pemkab Karo agar tidak malu-malu ‘mengangkat bendera putih’ tanda menyerah menangani korban erupsi Sinanbung, untuk menyelamatkan masyarakat Karo dari kehilangan satu generasi kedepan.

Baskami bahkan sangat berharap kepada pemerintah pusat agar tidak terpaku kepada aturan maupun UU (undang-undang) persyaratan suatu daerah bencana ditetapkan menjadi bencana nasional, sebab bencana Sinabung ini sudah berlangsung lima tahun berturut-turut tanpa ada henti.

“Jika tetap kita mengandalkan dari anggaran daerah dan propinsi, dampaknya terhadap masyarakat akan semakin mengerikan,” tandasnya.

Berkaitan dengan itu, Astrayuda menyampaikan apresiasinya terhadap KB (Keluarga Besar) ITB (Institut Tegnologi Bandung) yang terus mendorong semua pihak agar memperjuangkan erupsi Sinabung menjadi bencana nasional sekaligus terus mendata jumlah kerugian yang diakibatkan oleh erupsi, baik infrastruktur jalan, irigasi areal maupun areal pertanian yang hancur.

Bahkan, tegas Astrayuda, KB ITB secara gigih mendorong terbentuknya ‘Komunitas Save Tanah Karo’ yang tujuan utamanya menyelamatkan masyarakat Karo dari ‘lost generation’.

“Erupsi Sinabung menjadi warning bagi pemerintah kita, jangan sampai Tanah Karo kehilangan generasi kedepan,” tegas Astrayuda. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *