Legislatif Minta Kejati Sumut Usut Tuntas Proyek Amburadul

MEDAN | Kalangan Legislatif meminta Kejati untuk segera melakukan pengusutan secara tuntas terhadap sejumlah proyek APBD Sumut TA 2013-2014 senilai puluhan miliar rupiah yang ditangani Distarukim (Dinas Tata Ruang dan Permukiman), karena proyek yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota itu diduga pelaksanaannya amburadul.

KEPALA BARESKRIMHal itu diungkapkan Wakil Ketua dan anggota Komisi D DPRD Sumut, HM Nezar Djoeli ST (FP Nasdem), Drs Baskami Gintings (F-PDI Perjuangan), H Wagirin Arman (FP Golkar), H Darwin Lubis, SH (FP Hanura) dan Juliski Simorangkir (F-PKB) kepada wartawan, Selasa (26/5/2015), di gedung dewan.

“Pekerjaan proyek yang ditangani Distarukim Provinsi banyak amburadul, sangat merugikan keuangan daerah. Kadistarukim harus bertanggung jawab terhadap proyek tersebut,” ujar Nezar Djoely dan Baskami Ginting sembari menambahkan, dari hasil investigasi Komisi D di lapangan maupun beberapa laporan masyarakat, banyak proyek Distarukim Provsu yang dikerjakan di Kota Medan dan sejumlah Kabupaten/Kota lainnya diduga tidak memenuhi standarisasi undang-undang konstruksi.

Baskami mencontohkan, proyek yang ditangani Distarukim Provsu di Kota Medan, diantaranya proyek pembangunan saluran drainase primer kawasan Medan-Deliserdang Jalan Serbajadi-Tanah Enamratus. Proyek pembangunan saluran drainase primer kawasan Medan-Deliserdang, proyek parit Cina Griya Martubung Kota Medan. Pembangunan saluran drainase kawasan Medan-Deliserdang Jatirejo-Sampali, pembangunan drainase primer kawasan perbatasan Medan-Deliserdang di Mabar Hilir-KIM Kota Medan terkesan asal jadi.

Wagirin Arman juga menyebutkan proyek Distarukim di Kabupaten Deliserdang terindikasi penyimpangan terhadap pembangunan saluran drainase primer kawasan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, pembangunan saluran drainase primer kawasan Medan-Deliserdang di Tangkahan Medan Labuhan, pembangunan saluran drainase primer kawasan Medan-Deliserdang di Jalan Cemara Percut Sei Tuan dan pembangunan saluran drainase primer kawasan Sungai Sulang Saling Kota Medan.

Hal yang sama juga diungkapkan Juliski Simorangkir, bahkan pekerjaan proyek Distarikim Provsu di wilayah Tapanuli, seperti Taput, Tobasa, Tapteng dan Humbahas diduga terjadi penyimpangan. Seperti pembangunan jalan lingkungan kawasan pariwisata Desa tradisional Kabupaten Tobasa, pembangunan jalan lingkungan kawasan permukiman perdesaan Tarutung-Taput, pembangunan saluran drainase primer lintas Sibolga Tapsel di kawasan perkotaan Pandan-Tapteng.

Selain itu, tambahnya, ada juga proyek pembangunan sarana air bersih kawasan rawan air di Sorkam Barat, pembangunan jalan poros kawasan agropolitan Kabupaten Tobasa dan pembangunan jalan poros kawasan agropolitan Kabupaten Taput dan pembangunan jalan poros kawasan agropolitan kabupaten Humbahas.

Selain itu, ungkap Darwin Lubis, di Labuhanbatu utara ada pekerjaan sumur bor yang dikerjakan oknum Distarukim Provsu diduga tidak bisa difungsikan, bahkan belum berfungsi sehingga tidak dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Masih banyak lagi sinyalemen penyimpangan dan amburadulnya pekerjaan proyek Distarukim Provsu yang menggunakan dana APBD Provsu yang masuk ke Komisi D DPRD Sumut,” tandas Nezar seraya minta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan pengusutan sekaligus mendesak Gubsu segera mengevaluasi kinerja Distarukim Provsu.

Kalau perlu, tambah Wagirin Arman, dilakukan audit investigasi terhadap semua proyek Distarukim Provsu diduga bermasalah dan perlu ditingkatkan pengawasan secara politik oleh DPRD Provsu terhadap pelaksanaan APBD 2015 baik yang dikerjakan Distarukim Provsu maupun proyek-proyek yang dikerjakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provsu.

Terkait dugaan penyimpangan proyek tersebut, tambah Nezar Djoeli, Komisi D DPRD Sumut akan memanggil Kadistarukim Provsu guna meminta penjelasan terhadap semua proyek-proyek Distarukim Provsu yang disinyalir bermasalah.

Namun ketika hal ini mau dikonfirmasi kepada Kadistarukim Propsu Ir Binsar Situmorang melalui telepon selulernya, tidak diangkat teleponnya, walaupun berulang kali dihubungi. Ketika wartawan SIB meng-SMS, jawabannya singkat. “Maaf kami lagi rapat,” bunyi SMS-nya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *