Stop Diskriminasi Hukum Kawasan Register 40

GUNUNG TUA | Komisi A DPRD Sumut meminta pemerintah untuk segera menghentikan diskriminasi hukum di kawasan Register 40 Palas (Padang Lawas) dan Paluta (Padang Lawas Utara), karena dari 29 perusahaan perkebunan ‘raksasa’ yang telah melakukan investasi di kawasan Register 40, hanya dua koperasi yang ditargetkan dieksekusi oleh Jaksa Agung, yakni Koperasi Bukit Harapan dan KUD Serba Guna dibawah bapak angkat PT Torganda.

KEPALA BARESKRIMHal ini dikatakan ketua tim B, komisi A, DPRD Sumut, FL Fernando Simanjuntak saat meninjau Perkebunan Kelapa Sawit KUD Serbaguna di Desa Parsombaon, Kecamatan Lubuk Barumun (dahulu kecamatan Barumun), Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, baru-baru ini.

Setelah hampir dua jam berdiskusi dengan pihak KUD Serbaguna, tim-B, Komisi A berkesimpulan bahwa hutan register 40 Padang Lawas yang diklaim Dephut sebagai kawasan hutan sangat perlu dipertanyakan, karena tidak mempunyai kepastian hukum.

Apalagi, dengan fakta hukum atas lahan KUD Serbaguna, sudah jelas Menteri Kehutanan kalah. Artinya, klaim Dephut bahwa lahan itu kawasan hutan telah dipatahkan oleh putusan Pengadilan yang memenangkan KUD Serbaguna.

“Dengan fakta hukum ini, mestinya Menhut sudah harus paham tak lagi memaksakan kehendak untuk melakukan eksekusi, karena keabsahan lahan itu sebagai kawasan hutan sudah tidak jelas lagi,” kata FL Fernando Simanjuntak, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut.

Saat peninjauan di areal KUD Serbaguna itu, seluruh anggota tim-B langsung melihat bahwa lahan KUD Serbaguna itu bagian dari 178.508 hektar kawasan hutan Register 40 Padang Lawas.

“Tetapi kenapa terjadi diskriminatif dalam penegakan hukum? Kenapa di lahan 178.508 hektar, ada yang dihukum, ada yang bebas melenggang memanfaatkan lahan itu tanpa tersentuh hukum, ada yang diputus pengadilan berhak atas lahan itu. Ini mana yang benar, masyarakat adat jadi frustasi?“ ujar anggota tim-B, Soetrisno Pangaribuan.

Sementara DR Januari Siregar SH MH, salah seorang anggota Komisi A lainnya mengatakan, Kemenhut harus berkaca dan melaksanakan putusan MK No 45/2012 yang memutuskan bahwa sebuah kawasan sah menjadi kawasan hutan adalah harus melalui empat tahap.

Yakni, 1. Penunjukkan, 2. Penataan Batas, 3. Pemetaan, 4. Penetapan dan Pengukuhan. Sementara Register 40 Padang Lawas seluas 178.508 hektar dinyatakan kawasan hutan hanya melalui satu tahap, yakni penunjukkan melalui SK No 44 Tahun 2005.

“Memang putusan MK itu parsial, hanya memutus apa yang digugat. Tapi putusan MK itu harus menjadi yurisprudensi bagi Kemenhut, dalam hal register 40, dan kawasan hutan lainnya yang ditetapkan satu tahap saja, “ kata Januari.

Secara terpisah, Kuasa hukum KUD Serbaguna, Hasrul Benni Harahap SH, mengatakan, awalnya lahan KUD Serbaguna masuk areal kawasan hutan Register 40 Padang Lawas sesuai SK Menhut No 44 Tahun 2005.

Namun setelah mereka gugat secara perdata ke pengadilan, terungkap fakta bahwa penetapan lahan tersebut menjadi kawasan hutan tak sesuai dengan putusan MK No 45/2012.

“Putusan MK itulah yang kami pakai sebagai alat bukti di persidangan hingga tingkat kasasi ke MA, dan berujung dimenangkan KUD Serbaguna,“ kata Benni, yang menangani kasus itu selama 2 tahun.

Menurut Benni, sebelum diberlakukannya UU Kehutanan No 41/1999, Menteri Kehutanan (d/h) Menteri Pertanian, pada awal tahun 1980, telah menunjuk kawasan hutan seluruh Indonesia yang prosesnya berdasarkan kesepakatan semua pihak (lebih dikenal dengan nama Tata Guna Hutan Kesepakatan atau TGHK).

Dengan demikian penunjukkan kawasan hutan berdasarkan kesepakatan semua pihak, dan tidak berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, bila terjadi cidera janji terhadap kesepakatan, maka timbul gugatan perdata bukan tindak pidana.

Saat ini, kata Benni, perkara tersebut telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Sehingga masyarakat yang beraktifitas disana bisa dengan tenang bekerja mengelola perkebunan kelapa sawit. Untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Luat Simangambat, Ujung Batu dan Huristak yang tergabung dalam Koperasi Bukit Harapan maupun masyarakat KUD Serbaguna, tandas Toni Togatorop, Komisi A telah menjadualkan menemui Komisi III DPR-RI, Kementerian Kehutanan maupun Jaksa Agung, pada, Selasa 9 Juni, untuk meminta pertimbangan penundaan eksekusi di kawasan Register 40 sekaligus mencari solusi terbaiknya, agar masyarakat tidak dirugikan, perusahaan merasa terayomi dan pemerintah merasa dihargai.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sumut lainnya, Drs H Anhar A Monel MAP dan Asyaidin Daulai menyatakan bahwa peninjauan lapangan ke areal KUD Serbaguna dan KPKS-BH yang dilakukan Komisi A DPRD Sumut ini selama dua hari (4/5 Juni2015) tersebut adalah tindak lanjut dari kesimpulan RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara masyarakat tiga luhat (Luhat Ujung Batu, Luhat Simangambat, Luhat Huristak) meliputi 61 Desa dan mewakili 30 ribu jiwa masyarakat adat tiga luhat tersebut dengan Komisi A dan B DPRD Sumut pada Senin 1 Juni 2015 lalu. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *