FKPD Diajak Kawal Pilkada Serentak di Sumut

MEDAN | Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) Sumut untuk bersinergi mengawal pelaksanaan Pilkada di 23 Kabupaten/Kota yang akan berlangsung serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

KEPALA BARESKRIMHarapan tersebut disampaikan Tengku Erry Nuradi kepada wartawan usai berbuka puasa bersama Danlantam I Belawan Kolonel (P) Yudo Margono SE di rumah dinas Danlantamal I Belawan, Jl Sudirman Medan, (29/6/2015).

Hadir dalam acara tersebut Pandam I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut Amir Yanto SH MH MM, Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah, Pangkosek Hanudnas III Pamen Srena AU Kolonel (Pnb) Arief Mustofa, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut KH Abdulllahsyah, perwakilan Polda Sumut, tokoh agama dan pemuka masyarakat.

Erry menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah melakukan berbagai persiapan guna menyambut pelaksanaan Pilkada di 23 Kabupaten/Kota di Sumut, termasuk menggelar koordinasi secara intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Basaslu) Sumut.

“Tidak lama lagi, pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di 23 Kabupaten/Kota di Sumut akan berlangsung. Tentu kita melakukan berbagai persiapan, agar pelaksanaan Pilkada berlangsung lancar dan tidak mengalami kendala,” sebut Erry.

Selain menggelar koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Sumut, Pemprov Sumut juga melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan di tiap daerah, termasuk dengan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) Sumut.

“Seluruh elemen kita rangkul untuk saling dukung dalam upaya menyukseskan Pilkada di Sumut. Baik itu pihak keamanan di bawah naungan Polda Sumut, Kodam I Bukit Barisan, Kejaksaan Tinggi, Danlantamal I Belawan hingga Kosek Hanudnas III di Medan. Semua elemen terlibat aktif dalam upaya menyukseskan Pilkada nantinya,” harap Erry.

Erry juga mengimbau bakal calon (balon) kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada nantinya, turut berperan menjaga stabilitas keamanan di wilayah pemilihan masing-masing.

“Jangan sampai perbedaan pandangan politik memicu perseteruan yang nantinya dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban. Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi,” imbau Erry. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *