Mantan Napi Bisa Ikut Pilkada Asal Terbuka dan Jujur

JAKARTA | Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, mantan narapidana (napi) dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan syarat tertentu.

KEPALA BARESKRIMHal itu dinyatakan oleh Ketua Majelis Hakim MK, Arif Hidayat saat membacakan amar putusan dari permohonan uji materi atas Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada) yang dimohonkan oleh Jumanto dan Fathor Rasyid.

“Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Arif Hidayat, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan, mantan napi boleh ikut serta mencalonkan diri dalam pemilihan dengan syarat, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa mereka adalah mantan narapidana.

MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon terkait Pasal 7 huruf g UU Pilakda. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU Pilkada inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Pasal itu dianggap inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, …dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Mahkamah juga memutuskan, Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Pilkada yang menyebutkan bahwa peserta Pemilihan Kepala Daerah haruslah seseorang yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kendati demikian terdapat tiga Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, yakni Hakim Konsttitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. (inl/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *