Gubsu Diminta Pertimbangkan Jabatan dr Diah Retno W Ningtyas

MEDAN | Ketua Divisi Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia Untuk Transpansi Anggaran (FITRA) Sumut, Irvan Hamdani Hasibuan meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pudjo Nugroho untuk mempertimbangkan jabatan yang dipegang dr Diah Retno W Ningtyas sebagai Plt Direktur RS Haji Medan.

KEPALA BARESKRIMBahkan, Gubsu diminta untuk tidak mendefenitifkan oknum Plt Direktur RS Haji Medan tersebut sebagai Direktur RS Haji Medan. Pasalnya, sejak ‘ditangan’ dr Diah Retno W Ningtyas rumah sakit umat Islam menuai sejumlah persoalan, diantaranya dugaan penyimpangan dana insentifikasi karyawan RS Haji Medan yang mencapai ratusan juta rupiah.

“Selain indikasi penyimpangan dana remunerasi karyawan tahun 2014, banyak juga persoalan ketidakberesan sejumlah proyek infrastruktur dan alat-alat kesehatan, sehingga ini menjadi sebuah bukti yang menjadi pertimbangan Gubsu agar tidak mendefenitifkan dr Diah Retno tersebut sebagai Direktur efenitif,” kata Irvan menjawab wartawan, Senin (13/7), di Medan.

Irfan menyebutkan, adanya surat pemanggilan dari Kejari Lubuk Pakam terhadap dr Diah Retno juga menjadi bukti kuat sesungguhnya ada persoalan yang serius di dalam RS Haji Medan yang jika tidak diselesaikan dengan bijak akan berdampak buruk bagi pengelolaan RS Haji Medan ke depannya.

“Kejari Lubuk Pakam dan Kejati Sumut harus menuntaskan kasus di RS Haji Medan tersebut, agar tidak menjadi tanda tanya besar di masyarakat sebab persoalan ini sudah menjadi perhatian publik,” ucap Irvan.

Sebelumnya, disebutkan Kasi Pidsus Kejari Lubuk Pakam, Hadi Sukma Siregar SH yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan ada mengeluarkan surat pemanggilan bernomor B-1290/N.2.22/Fd.I/03/2015 yang ditujukan kepada Direktur RS Haji Medan, dr Diah Retno W Ningtyas. “Hanya dibuat surat panggilan. Namun, tidak pernah diperiksa. Karena Direktur RS Haji Medan sudah diperiksa dengan kasus yang sama di Kejati Sumut”.

Sedangkan pihak Kejati Sumut melalui Kasi Penkum Kejati Sumut, Chandra Purnama SH yang dikonfirmasi via seluler menjelaskan, belum ada melakukan penyelidikan. Informasi dugaan korupsi RS Haji Medan sebelumnya pernah disampaikan melalui demo dengan menampilkan surat keterangan Kejari Lubukpakam terkait pemanggilan Direktur RS Haji Medan dalam dugaan korupsi.

RS Haji Medan di masa jabatan Plt Direktur dr Diah Retno W Ningtyas juga terlilit sejumlah persoalan di segi infrastruktur pelayanan medis. Seperti keberadaan gedung berlantai II di RS Haji Medan, yang pembangunannya bersumber dari APBD Pemprop Sumut tahun 2014, belum difungsikan sebagai ruang rawat inap pasien.

Juga alat CT Scan bernilai belasan miliar yang bersumber dari APBD Pemprop Sumut tahun 2014 juga belum dioperasionalkan. Kendalanya pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilai belum siap untuk mengoperasionalkan alat berteknologi canggih.

Padahal informasi yang diperoleh, pihak kontraktor yang menangani pembangunan itu telah melakukan serah terima realisasi pengerjaan bangunan
tersebut kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Barang di tahun 2015.

Berjalannya waktu hingga di bulan Juli 2015, berdasarkan pantauan wartawan, bangunan ruang rawat inap yang bernilai Rp 7,4 miliar itu seharusnya sudah dapat dipergunakan untuk melayani perawatan kesehatan pasien, ternyata belum juga difungsikan sebagaimana mestinya. Dan juga alat CT Scan harusnya dioptimalkan.

Ketua PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang sekaligus merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) RS Haji Medan, dr Jamaluddin ketika dikonfirmasi wartawan, via SMS ke nomor 081362363XXX terkait apakah gedung baru berlantai dua telah difungsikan atau belum, menjawab ‘Sdh difungsikan’.

Ketika ditanya kembali wartawan dengan balasan SMS ‘Klu dah difungsikan apa berarti telah melayani pelayanan kesehatan sesuai fungsinya sebagai ruang rawat inap pasien? Sementara terpantau aktivitas blm ada alias ruangan msh terkunci rapat? Gimana menurut pak Jamal informasi itu? Pesan singkat ini dijawab ‘Ya’ oleh dr Jamaluddin.

Ketika disinggung maksudnya dengan ‘Ya’ nya apa ni pak? PPK sekaligus KPA RS Haji Medan ini menjawab ‘Abg tulis aja apa yg ada dipikiran abg sdh ya tdk usah sms saya lg’.

Ironisnya, pernyataan Ketua KPA RS Haji Medan, dr Jamaluddin tidak sesuai dengan kenyataannya. Sebab dari pantauan, belum dioperasionalkannya fisik bangunan baru di lantai dua itu tampak pintu kaca mash tertutup rapat dikunci. Lantai ruangan tersebut mulai dari tangga hingga ke lantai dua terlihat jorok dan juga ditemukan tangga serta rak penyimpan arsip dokumen yang ‘merusak’ pemandangan. tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *