Ombudsman Buka Pedaftaran Calon Anggota Periode 2016-2021

MEDAN | Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membuka pendaftaran seleksi calon anggota Ombudsman RI Periode 2016-2021. Seleksi ini mencari 9 orang anggota Ombudsman RI yang memiliki komitmen untuk membenahi pelayanan publik di Tanah Air.

KEPALA BARESKRIMHal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Alphonsa Animaharsi, pada acara Sosialisasi Rekrutmen Calon Anggota Ombudsman RI dengan tema ‘Peran Ombudsman dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (24/8/2015).

Acara juga dihadiri Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI Anis Hidayah, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan Ferlin Nainggolan, Inspektorat Pemprov Sumut dan Pemko Medan, SKPD, Akademisi, Media dan Organisasi masyarakat.

“Kita ingin mendapatkan pimpinan yang mumpuni dalam segala hal. Kita berbahagia karena era sekrang ini adalah seleksi yang sangat transparan, sehingga pimpinan Ombudsman ke depan adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai satu keinginan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, menuju pelayanan publik yang berkualitas,” kata Animaharsi.

Animaharsi menuturkan, seleksi ini untuk mencari anggota Ombudsman RI sebanyak 9 orang, yang mampu mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dari 9 orang tersebut nantinya akan ditunjuk satu orang sebagai ketua merangkap anggota dan satu orang sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Penunjukan tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden RI. Namun sebelum dipilih Presiden, para calon anggata ORI akan melalui tahapan seleksi yang dilakukan Pansel.

Animaharsi menjelaskan, Ombudsman memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama menangani adanya maladministrasi yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik, khususnya pemerintah daerah. Maladministrasi adalah bibit terjadinya korupsi, sehingga jika ingin menuntaskan korupsi di negara ini, harus diselesaikan dulu persoalan maladministrasi.

“Jadi kalau tidak ingin berurusan dengan KPK, harus dibereskan dulu maladministrasi ini. Kalau ini (maladminitrasi) selesai, tidak ada lagi korupsi,” ungkap Animaharsi.

Ia menerangkan, meski tidak sepopuler KPK, namun beberapa tahun belakangan Ombudsman mendapat kepercayaan publik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran dalam pelayanan publik. Ini terbukti dengan meningkatnya jumlah laporan kasus yang ditangani Ombudsman dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 ada 1867 laporan, 2209 laporan (2012), 5137 laporan (2013), 6679 laporan (2014) , dan sebanyak 4334 laporan selama periode Januari-Agustus 2015.

Instansi terbanyak yang dilaporkan masyarakat adalah pemerintah daerah khususnya pemerintah kota, kemudian kepolisian, instansi pemerintah/kementerian, Badan Pertanahan Nasional dan BUMN/BUMD.

Sementara anggota Pansel calon Anggota Ombudsman RI Anis Hidayah menambahkan, dalam mencari Anggota ORI periode 2016-2021, dibutuhkan kandidat yang memiliki komitmen dan integritas, memiliki keberanian dan gigih, inovatif, dan memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik.

Sebab tantangan Ombudsman ke depan semakin sulit, antara lain, birokrasi penyelenggara negara yang masih bobrok, praktek pelayanan publik yang masih diskriminatif, terutama untuk kelompok marginal, seperti disabilitas, perempuan, dan lainnya. Kemudian perspektif penyelenggara negara sebagai penguasa bukan pelayan, rekomendasi Ombudsman belum semuanya ditaati, dan publik masih banyak yang belum familier dengan Ombudsman.

Oleh karena itu, Pansel akan benar-benar melakukan seleksi untuk mendapatkan kandidat terbaik yang dibutuhkan lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Pendaftaran yang sudah dibuka sejak 6 Agustus lalu akan ditutup pada 27 Agustus 2015. Namun menurut Anis, tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan perpanjangan jika belum ditemukan kandidat yang diinginkan.

“Dalam dua hari ke depan Pansel akan memutuskan apakah akan dilakukan perpanjangan waktu atau tidak. Kalau belum mencukupi sesuai target, baik kualitas maupun kuantitas, Pansel akan perpanjang. Kita akan sampaikan 18 nama ke Presiden, kita harapkan bisa enam kali lipat atau lebih dari itu sampai tahapan seleksi administrasi,” jelas Anis. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *