Memprihatinkan!!! 50% Akreditasi Prodi PTS di Sumut Kadaluarsa

MEDAN | Akreditasi program studi (prodi) perguruan tinggi swasta (PTS) di Sumatera Utara masih memprihatinkan. Pasalnya, dari 985 prodi yang terdaftar, 50 persen diantaranya atau sekira 490 prodi kadaluarsa.

KEPALA BARESKRIM“Berdasarkan data di pangkalan data perguruan tinggi, saat ini masih terdapat sekira 490 prodi yang akreditasinya sudah habis,” kata Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut, Prof Dian Armanto, Senin (21/9/2015).

Prof Dian mengaku, masih ban­yaknya prodi yang kedaluarsa tersebut karena belum semuanya sempat dinilai kembali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Menurut Dian, kondisi itu terjadi selain karena minimnya ang­garan untuk mengakreditasi prodi yang telah habis masa ber­lakunya, juga keterbatasan per­sonil dari BAN PT untuk mela­kukan penilaian atau rea­kreditasi.

Prof Dian memaklumi masih banyak prodi yang belum tera­kre­ditasi kembali. Namun dia tetap mengingatkan agar PTS yang bersangkutan harus segera mengirimkan borang untuk akre­ditasi prodi yang kedaluarsa.

“Meskipun akreditasinya sudah habis atau kedaluarsa, tapi jika sudah dikirim borang pengajuan untuk akreditasi, maka akreditasi prodi PTS tersebut dinilai dari statusnya yang terakhir,” ungkap Dian.

Prof Dian mencontohkan, pada masa berakhir prodi tersebut m­e­miliki nilai akreditasi B, maka prodi PTS tersebut tetap masih B meskipun kedaluarsa, de­ngan ketentuan borang sudah dia­jukan ke Ban PT.

Bagi PTS yang prodinya ke­da­luarsa dan belum me­ngajukan bo­rang ke BAN PT, diimbau agar segera mempercepat pengajuannya. Sebab hal itu akan merugikan PTS itu sendiri.

Apalagi Menristek Dikti Prof Nasir menyebutkan bagi prodi yang tidak memenuhi standar atau tidak lulus akreditasi dilarang menerima mahasiswa baru.

Bahkan, Kementerian Riset Dikti akan mengeluarkan ke­bija­kan memperketat pemberian izin prodi. Selain itu prodi yang tidak me­miliki kelayakan asesmen kecukupan akan diberikan pem­binaan.

Dijelaskannya, izin itu ber­dasarkan evaluasi dokumen dan syarat yang mengacu pada stan­dar nasional pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Evaluasi dikem­bangkan Ditjen Dikti dibahas ber­sama dengan Badan Akreditasi Na­sional Perguruan Tinggi (BAN-PT). “Perguruan tinggi yang men­dapat izin akan memperoleh akreditasi minimal (akreditasi C), baik akreditasi prodi maupun institusi yang wajib dilakukan secara berkala,” ungkapnya.

Karena itu, dia mengingatkan agar pimpinan PTS fokus mening­katkan mutu pendidikan dan mampu bersaing menjadi perguruan tinggi maju di dunia lainnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *