KOMNAS RI Minta Legislator Turun ke RSU Haji Medan

MEDAN | Komisi E DPRD Sumut menyerahkan ke aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah hukum dugaan korupsi RSU Haji Medan tanpa ada interpensi.

KEPALA BARESKRIMHal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Sumut, Syamsul Kodri Marpaung terkait hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama managemen RSU Haji Medan pada pekan lalu, yang langsung dihadiri dr Diah Retno W Kusumaningtyas sebagai Plt RSU Haji Medan.

Saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2015), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan beberapa point rekomendasi hasil RDP untuk RSU Haji Medan. Pertama, meminta Pemprov Sumut menata struktural di RSU Haji Medan untuk ditata sesuai Perda OTTA.

Kedua, segera melengkapai fasilitas di ruangan yang belum dipergunakan untuk dilengkapi segera digunakan. Ketiga, permasalahan internal segera diselesaikan. Keempat, masalah hukum yang sedang berjalan menyerahkan ke aparat penegak hukum tanpa interpensi.

Saat disinggung kabar pengakuan managemen RSU Haji Medan yang diwakili Plt Direktur dr Diah Retno W Kusumaningtyas atas kesalahannya dalam mengelola managemen RSU Haji Medan dengan menangis dihadapan legislator, Syamsul Kodri Marpaung dalam via SMS-nya membalas, ‘hahaha…perempuan mengenang perjuang dan pengorbanannya’.

Di tempat terpisah, Ketua DPD Komunitas Masyarakat Nasional Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara (KOMNAS RI Sumut), M Ritonga berharap kepada Komisi E DPRD Sumut, untuk turun ke RSU Haji Medan untuk melakukan kunjungan kerja melihat langsung kondisi rumah sakit milik Pemprov Sumut yang kian memprihatinkan.

“Baik dari kepengelolaan managemen yang dinilai amburadul dan syarat dengan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Bahkan, sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berbiaya miliaran rupiah sampai sekarang belum dipergunakan dengan maksimal melayani pasien. Seperti CT Scan dan lantai II yang baru saja siap direnovasi,” ungkap Ritonga, Selasa (22/9/2015), di Medan.

Menurut Ritonga, penjelasan managemen RSU Haji Medan terkait persoalan yang sedang disorot publik jangan seutuhnya ‘ditelan’ oleh para legislator. “Harus ada check and richeck langsung ke RSU Haji Medan. Bila perlu anggota dewan melakukan investigasi terkait kabar pemotongan insentif pegawai dan bau korupsi di RSU Haji Medan,” jelasnya.

Ritonga mengungkapkan, perlu dilakukan tindakan secara cepat dilakukan para anggota dewan demi menyelamatkan rumah sakit kebanggaan warga Sumut ini. “Jika perlu, dewan merekom kepada Plt Gubernur Sumut untuk mencopot Plt RSU Haji Medan,” cetusnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *