Sebelum Cuti | Pejabat Negara Dilarang Kampanye

MALANG | Panitia Pengawas Pemilu menegaskan, pejabat negara tidak boleh kampanye sebelum cuti.

KEPALA BARESKRIM“Sebelum cuti lebih dulu, pejabat negara tidak boleh kampanye,” kata Abdul Fatah, Anggota Panwaslu Kabupaten Malang, Senin (28/9/2015).

Fatah menegaskan, permasalahan alat peraga kampanye di Kabupaten Malang terjadi atas munculnya foto Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu dalam beberapa spanduk yang terpasang di sejumlah titik.

“Kami perintahkan seluruh anggota Panwas di tingkat kecamatan tidak melangkah dari koridor undang-undang yang sudah ditentukan,” paparnya.

“Panwas tidak ompong. Metode kami terus melakukan pencegahan dan meminimalir terjadinya pelanggaran kampanye. Karena tugas kami melakukan pencegahan. Kalau ada pelanggaran, baru kita tindak,” katanya.

Sejauh ini, tutur Fatah, dalam undang-undang nomer 8 tahun 2015 soal alat peraga kampanye, pemenang lelang apakah sudah sesuai spek. Kalau tidak sesuai, disitulah ada indikasi korupsi. Karena lelang menggunakan uang negara.

Terpisah, Komisioner KPU Abdul Holik menambahkan, soal alat peraga kampanye yang jadi permasalahan sejauh ini, seluruhnya sudah diatur dalam undang-undang.

“Melihat status pejabat negara dalam kampanye harus dari dua sisi. Rekomendasi Panwas tetap kita tindak lanjuti. Dan tindak lanjut ini varianya sangat banyak,” ujarnya.

Holik melanjutkan, KPU belum mengambil keputusan terkait alat peraga kampanye yang dipersoalkan. Hal itu bukan karena kita mengulur-ulur waktu. (inl/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *