Ombudsman Nilai Pemkab Sergai Kurang Peduli Perbaiki Pelayanan Publik

MEDAN | Ombudsman Perwakilan Sumut menilai Pemkab Serdang Berdagai (Sergai) kurang komitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

KEPALA BARESKRIMIni bisa dilihat dari laporan masyarakat Sergai yang ditangani Ombudsman RI perwakilan Sumut. “Seperti kasus sengketa Lapangan Sepakbola di Desa Firdaus,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, Rabu (7/10/2015), di Medan.

Menurutnya, kasus ini sudah cukup lama ditangani Ombudsman RI perwakilan Sumut. Bahkan, Ombudsman RI dan Komisi A DPRD Sumut sudah pernah hearing menyelesaikan kasus ini hingga kunjungan kerja bersama ke lokasi tanah sengketa di Desa Firdaus.

Dari hasil penganganan Ombudsman RI dan DPRD Sumut itu, terungkap bahwa Pemkab Sergai tidak punya alas hak atas tanah itu. Tapi sebelumnya, Pemkab Sergai sempat membangun Gapura bertuliskan “Lapangan Sepakbola Erie-Soekirman” di depan pintu masuk lapangan.

Dalam dengar pendapat Ombudsman RI-Komisi A DPRD Sumut itu, juga terungkap hanya Tengku Julian selaku ahli waris Tengku Habsah yang memiliki alas hak atas tanah lapang tersebut. Ini dibuktikan dengan grand sultan yang dimiliki Tengku Julian.

Dalam beberapa kali pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Kabag Hukum Pemkab Sergai dan sejumlah unsur pejabat lainnya, juga selalu mengakui bahwa tanah itu bukan aset Pemkab Sergai.

Tapi anehnya, hingga saat ini Pemkab Sergai belum terlihat memiliki kemauan untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki tanahnya. “Kalau itu bukan aset Pemkab, kenapa tidak dipermudah masyarakat mengurus itu?” tanya Abyadi.

Bila memang memiliki kemauan memperbaiki pelayanan publik, memudahkan urusan masyarakat, Pemkab seharusnya membantu proses penyelesaian sengketa itu. Bukan malah terkesan mepersulit dan “menjepit” masyarakat.

“Kalau Pemkab punya keinginan memperbaiki layanan publik, mestinya segera undang semua pihak yang merasa memiliki hak atas tanah itu. Bukan malah menggantung-gantung kasus tersebut. Ini namanya mempersulit masyarakat. Bukan memudahkan masyarakat,” tegas Abyadi Siregar.

Berdasarkan hasil survei dan laporan masyarakat yang ditangani Ombudsman itu, Abyadi menilai penyelenggaraan pelayanan publik di Sergai selama ini belum baik. Bahkan, masih jauh dari apa yang diharapkan dalam UU Pelayanan Publik.

Terkait dengan itulah, Abyadi mengingatkan agar masyarakat Sergai benar benar memilih figur yang memiliki komitmen perbaikan pelayanan publik utk menjadi pemimpin lima tahun ke depan. “Jangan pilih figur yang mempersulit apalagi yang menyusahkan urusan rakyat,” tegas Abyadi Siregar. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *