LBH Medan: Kabag Hukum Madina ‘Asbun’

MEDAN | Koperasi Pengembangan USU (Universitas Sumatera Utara) telah mengantongi izin Analisi Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL). Hal itu diperkuat dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/407/KPTS/2012 yang diteken pada 7 Juni 2012 oleh Gatot Pujo Nugroho ketika menjabat Plt Gubernur.

KEPALA BARESKRIMKeputusan Gubernur Sumatera Utara itu tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit oleh Koperasi Pengembangan USU dengan luas 10.000 hektar di Desa Tabuyung, Singkuang dan Suka Makmur Kecamatan Maara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Data yang diperoleh wartawan, dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara memutuskan 7 point penetapan. Salah satu isinya dijabarkan: Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit oleh Koperasi Pengembangan USU dengan luas 10.000 Ha di Desa Tabuyung, Singkuang dan Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur.

Menyikapi adanya Keputusan Gubernur Sumatera Utara terkait ANDAL Koperasi Pengembangan USU, Direktur LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kota Medan, Surya Adinata, angkat bicara.

Secara administrasi legalitas ANDAL Koperasi Pengembangan USU ternyata telah memiliki izin sesuai peraturan yang ada. Bahkan, dalam surat keputusan tersebut telah ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri; Menteri Negara Lingkungan Hidup RI; Ketua DPRD Provinsi Sumut; Inspentur Provsu; Bupati Mandailing Natal; Kepala BLH Provinsi Sumut; Kepala BLH, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Mandailing Natal; dan Anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumut.

Terkait komentar Kabag Hukum dan Orta Pemkab Madina, Alamulhaq Daulay yang mengatakan, pencabutan kembali IUP Koperasi Pengembangan USU bernomor 25.25/484/Disbun/Tahun 2004 dikarenakan tidak adanya AMDAL, Direktur LBH Medan merasa heran dengan statement tersebut.

“Kabag Hukum dan Orta sebagai legal Pemkab Madina seharusnya jangan asbun (asal bunyi). Harus mengetahui dan menguasai duduk persoalan alasan pencabutan IUP Koperasi Pengembangan USU,” ujarnya, Senin (19/10/2015), di Medan.

Komentar Kabag Hukum dan Orta Pemkab Madina, Alamulhaq Daulay dinilai telah melakukan pembohongan publik yang mengatakan Koperasi Pengembangan USU tidak punya AMDAL. “Dia (Alamulhaq) harus menarik perkataannya atau kami lakukan upaya hukum,” tegasnya.

Bernuansa KKN

putusan-bupatiDirektur LBH Medan, Surya Adinata menyoroti Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 141/500/K/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Madina Nomor 525/575/K/2012 tentang Izin Lokasi seluas 5.600 Ha. Dalam keputusan Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution pada 7 Agustus 2015, memutuskan 5 point.

Pertama; Mencabut Keputusan Bupati Madina Nomor 525/575/K/2012 tentang Izin Lokasi milik perusahaan swasta di Jakarta. Kedua; Perusahaan Jakarta diwajibkan memohon kembali izin lokasi untuk areal yang sudah dikuasai dan diusahainya sampai dengan saat ini seluas lebih kurang 4.730 Ha.

Ketiga; Perusahaan yang beroperasional di Jakarta itu diwajibkan membuat Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan luas areal yang dikuasai dan diusahainnya berdasarkan kentetuan peraturan perundang-undangan. Kempat; Perusahaan Jakarta akan diberikan Izin Usaha Perkebunan sesuai dengan luas areal yang dikuasai dan diusahainnya setelah memlalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kelima; Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Surya menilai ada keganjilan dalam isi putusan SK 141/500/K/2015. Pada point kedua sudah jelas ada indikasi permainan. “Masaan Bupati menyuruh perusahaan memohon dengan luasan lahan yang telah ditentukan. Inikan aneh dan menyimpang putusannya,” katanya.

Surya mengungkapkan, Keputusan Bupati Madina Nomor 141/500/K/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Madina Nomor 525/575/K/2012 tentang Izin Lokasi seluas 5.600 Ha patut dipertanyakan. “Putusan tersebut diduga berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotismen (KKN). Aparat hukum harus jeli melihat putusan tersebut. KPK patut turun tangan menyelidiki. Diperkirakan ada ‘permainan putusan’ yang menyangkut upeti didalamnya,” cetusnya. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *