Perjuang 5.500 KK Masyarakat Sari Rejo Peroleh SHM Tak Patah Arang

MEDAN | Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) terus memperjuangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik masyarakat atas lahan seluas 260 hektare yang telah dihuni rakyat sejak tahun 1948.

KEPALA BARESKRIMHal tersebut terbukti dengan adanya surat Formas nomor 0192/FORMAS/X/2015 ditujukan kepada Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Senayan, Jakarta.

Seperti surat-surat sebelumnya, surat FORMAS tersebut berisikan permohonan penyelesaian tanah masyarakat seluas ± 260 hektare di Kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

Akan tetapi dalam suratnya kali ini, FORMAS menyerukan kepada wakil rakyat di Senayan untuk menindaklanjuti surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, No 1584/25.2/IV/2015 tanggal 07 April 2015 yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang merekomendasikan kepada kedua Instansi tersebut untuk melepaskan lahan seluas 260 hektare dari asetnya dengan alasan telah dihuni rakyat sejak tahun 1948 dan kini telah menjadi pemukiman yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum seperti masjid, gereja, vihara, jalan umum serta fasilitas umum lainnya dengan jumlah penghuni sekitar 5.500 Kepala Keluarga atau setara dengan 35.000 jiwa.

Ketua Umum FORMAS, Drs H Riwayat Pakapahan ketika ditemui di sekretariatnya, Jalan Teratai No 45, Kelurahan Sari-Rejo, Polonia Medan, Selasa (10/11/2015), mengatakan, pihaknya akan terus berjuang untuk memperoleh haknya sesuai Undang-undang yang berlaku.

“Kita tetap berjuang untuk memperoleh hak kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Pakpahan.

Ia menerangkan, dalam suratnya kali ini, FORMAS melampirkan sebanyak 27 point penting perjuangan FORMAS sebagai bahan pertimbangan agar Ketua Komisi II DPR-RI menindaklanjuti surat FORMAS.

“Sebagai bahan pertimbangan, ada 27 point penting perjuangan FORMAS yang dilampirkan dalam surat tersebut yang bertujuan agar Wakil Rakyat di Senayan menindaklanjutinya,” terangnya.

Di antara 27 point penting yang dilampirkan FORMAS tersebut ialah Putusuan Mahkamah Agung (MA) RI Register No 229 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 yang amar putusannya antaralain menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah garapan penggugat (rakyat) dan bahwa perbuatan tergugat (TNI-AU), yang melarang penggugat membangun rumah atau mengharuskan penggugat-penggugat, agar lebih dulu memperoleh izin dari tergugat untuk membangun rumah di atas tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melanggar hukum serta Surat Keputusan (SK) Panglima AU No 5 tahun 1969 tanggal 28 Januari 1969 yang penjelasannya menetapkan bahwa daerah pangkalan udara yaitu seluas lingkaran radius 5 kilometer dihitung dari poros lapangan terbang.

Surat Keputusan Panglima AU ini hanya merupakan daerah Pangkalan Udara, bukan dan tidak merupakan kepemilikan atas tanah sebagai asetnya. Kondisi terkini, tepat di samping tanah rakyat seluas 260 hektare tersebut telah berdiri bangunan mewah seperti Kompleks Pertokoan Central Bisnis Distrik (CBD) Polonia, Perumahan Taman Malibu Indah, dan City View.

Ironisnya, di pinggir landasan pacu, telah berdiri wahana Waterboom yang merupakan bangunan komersil. kendati demikian, persoalan tanah rakyat seluas 260 hektare yang dihuni sejak tahun 1948 yang kini jumlah penduduknya sebanyak 5.500 Kepala keluarga atau setara dengan 35.000 jiwa tak kunjung diselesaikan. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *