Buruh Tolak UMP Sumut 2016 Rp 1.811.875

MEDAN | Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sumut, Nicholas mengatakan, PP No 78/2015 tentang Pengupahan bertentangan dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003. Karena tidak berpihak kepada kesejahteraan kaum buruh.

KEPALA BARESKRIMHirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Lex posterior derogate legi priori) seperti yang tertuang dalam UU No 12/2011 yang menggantikan UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Hirarki PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan lebih rendah dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena itu, kami elemen buruh menolak pemberlakuakn PP Pengupahan,” tegas Nicholas, Sabtu (21/11/2015), di Medan.

Nicholas menyatakan, besaran UMP berdasarkan PP No 78/2015 Tentang Pengupahan berdasarkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sedang UUNo 13 Tahun 2003 berdasarkan 60 item Kompnen Hidup Layak (KLH).

“Kami juga tegas menolak besaran UMP Sumut 2016 sebesar Rp 1.811.875 direvisi ulang, karena tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup layak kaum buruh,” ujar Nicholas.

Selain itu, elemen buruh juga mendesak Pemprov Sumut memberlakukan tripartite dalam menetapkan besaran UMP, termasuk menindak tegas perusahaan outsorching yang dinilai merugikan kaum buruh. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *