Dugaan Korupsi UPT Kuala Barumun | Polda Periksa 26 Saksi

MEDAN | Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Poldasu telah menaikkan penyelidikan ke tingkat penyidikan terkait kasus dugaan korupsi di UPT Kuala Barumun, Labuhan Batu Tahun 2014.

KEPALA BARESKRIMDitingkatkannya, status kasus ini, berarti Poldasu telah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menetapkan beberapa calon tersangka.

Kasubdit III Tipidkor Poldasu, AKBP Frido Situmorang yang ditemui wartawan kemarin, membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus menangani kasus yang terjadi di Dinas PSDA Labuhan Batu tepatnya di UPT Kuala Barumun.

“Benar kita tangani kasus tersebut, dan saat ini kasusnya sudah naik sidik dan bukan lagi lidik,” katanya.

Disinggung wartawan sudah berapa banyak yang diperiksa Poldasu dalam kasus ini, Frido mengaku pihaknya sudah memeriksa 26 saksi baik itu dari Dinas PSDA Sumut, Kabupaten dan pihak UPT. “Sudah 26 saksi kita periksa, baik itu ditingkat Provinsi, Kabupaten dan UPT,” ujarnya.

Kembali disinggung, apakah pihaknya telah memeriksa Kepala Dinas baik itu di Provinsi, Pemkab dan UPT, Frido membenarkannya.

Menurutnya, beberapa petinggi tersebut telah dimintai keterangannya. “Iya, kita sudah memeriksa Kadis PSDA Sumut, Kadis PSDA Labuhan Batu dan Kepala UPTnya,” sebutnya.

Frido juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyambangi kantor UPT Kuala Barumun untuk mencari barang bukti dalam kasus tersebut. “Kantor UPTnya juga sudah kita geledah kemarin,” ujarnya.

Frido menjelaskan bahwa dugaan kasus ini bermula dikarenakan Kepala Dinas PSDA Simalungun membawa salah satu proyek ke Dinas PSDA Labuhan Batu, dan seharusnya proyek tersebut dikerjakan dinas PSDA Simalungun,
namun dalam pelaksanaan tidak dikerjakan dan malah proyek tersebut menggunakan anggaran dinas PSDA Labuhan Batu dan UPT Kuala Barumun.

“Ini bermula saat Kadis PSDA Simalungun pindah ke Labuhan Batu, proyek yang di Simalungun dibawanya ke Labuhan Batu, disini terjadi penyimpangan anggaran,” terang Frido.

Disinggung berapa kerugian negara dalam kasus ini, Frido mengaku belum dapat memastikan, karena pihaknya masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita sudah berkoordinasi dengan BPK, sampai saat ini masih dihitung kerugian negaranya, mungkin lamanya proses pengauditan dikarenakan tim di BPK Sumut masih sedikit, dan mereka juga bukan mengaudit kasus ini aja, mungkin itu kendalanya,” pungkasnya. (jul/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *